Dari Kasus Keracunan hingga Ransum Berbelatung
Tuban – Sirine ambulans meraung-raung mengantarkan pasien anak-anak setelah menyantap ransum dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para guru dan orang tua panik berlarian menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr. Koesma Tuban, siang itu, Kamis (25/9/2025). Anak-anak mengeluhkan sakit perut disertai mual usai menyantap makan siang dari program pemerintah tersebut.
Hingga kini (10/10/2025), kasus tersebut belum menemui titik terang. Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander, saat dikonfirmasi, menyebut pihaknya masih menunggu hasil laboratorium.
“Masih menunggu pengecekan dari rumah sakit,” ujarnya singkat.
Rangkaian Kasus: Dari Belatung hingga Junkfood
Kasus MBG di Tuban bukan yang pertama. Pada Juli lalu, video siswa SMKN Tambakboyo viral di media sosial. Dalam video itu, tampak belatung bergerak di dalam nasi ransum yang dibagikan kepada siswa.
Kejadian serupa terulang pada 25 September 2025 di SDN Compreng. Orang tua siswa menemukan serangga hidup dalam ransum anaknya. Tak lama berselang, 6 Oktober 2025, siswa SMK TJP Tuban juga merekam temuan larva serangga di makanannya. Dua hari kemudian, (08/10/2025), keluhan kembali muncul dari siswa MAN 1 Tuban.
Di Kecamatan Kerek dan Soko, orang tua murid juga mengeluhkan menu ransum berupa junkfood. Kritik muncul karena makanan cepat saji dinilai tidak sejalan dengan semangat program yang digadang untuk memperbaiki gizi anak.
Fenomena Gunung Es dalam Tata Kelola Program
Pakar gizi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Arif Sabta Aji, menilai permasalahan ini hanyalah puncak gunung es dari tata kelola yang lemah.
“Satu ahli gizi membawahi 3.000 porsi per hari, itu tidak sesuai standar. Idealnya satu ahli gizi hanya menangani 300–400 porsi,” ujar alumnus Universitas Brawijaya itu.
Menurutnya, program MBG tampak “serba dipaksakan” untuk segera berjalan tanpa kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, maupun sistem pengawasan yang matang.
“Kalau bahan makanan sampai mengandung larva, itu artinya proses persiapannya kurang higiene,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa sebagian satuan pelayanan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) — padahal sertifikat ini wajib sebagai jaminan bahwa makanan yang disajikan aman dikonsumsi.
Antara Ambisi Program dan Kesehatan Anak
Menanggapi menu junkfood dalam program MBG, Dr. Arif menegaskan bahwa makanan cepat saji sebenarnya aman dikonsumsi sesekali, namun tidak direkomendasikan untuk anak-anak dalam program gizi.
“Bahan seperti itu banyak pengawet, tinggi lemak dan kalori, tapi rendah gizi. Anak-anak justru berisiko kekurangan gizi seimbang,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pola makan yang buruk sejak dini bisa terbawa hingga dewasa dan meningkatkan risiko penyakit kronis.
Baca Juga:
Upaya Pemerintah: Sertifikasi Higiene Jadi Syarat Mutlak
Sementara itu, Ketua Satgas Pengawasan MBG Kabupaten Tuban, Abdul Rakhmat, menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengantongi SLHS paling lambat akhir bulan ini.
“Jika sampai batas waktu itu belum memiliki sertifikat, Dinas Kesehatan akan menindak SPPG bersangkutan dengan sanksi skors hingga syaratnya terpenuhi,” jelasnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola dan mencegah berulangnya kasus yang sama di masa mendatang.
Menanti Konsistensi Antara Program dan Keselamatan Anak
Permasalahan yang muncul di berbagai sekolah seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah dan pusat. Program dengan tujuan baik seperti MBG akan kehilangan maknanya jika pelaksanaan di lapangan justru menimbulkan risiko kesehatan.
Saatnya menanti komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan antara ambisi program dan keselamatan anak, agar cita-cita memperbaiki gizi generasi muda tidak berubah menjadi sekadar angka di laporan keberhasilan. (Az)
Editor : Kief
