Tuban – Komisi I DPRD Kabupaten Tuban menyoroti tantangan efisiensi anggaran dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat kerja bersama tiga mitra kerja yang digelar pada Rabu (09/07/25), Komisi I menegaskan pentingnya strategi cerdas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik meskipun menghadapi pemangkasan anggaran cukup signifikan.
Tantangan Efisiensi: Anggaran Menyusut, Tuntutan Meningkat
Ketua Komisi I DPRD Tuban, Suratmin, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk stagnasi pembangunan daerah. Menurutnya, situasi ini justru menjadi momen penting bagi OPD untuk menerapkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kami memahami keterbatasan anggaran ini nyata. Tapi di situlah pentingnya kebijakan yang efisien dan menyentuh masyarakat. Jangan sampai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) stagnan dan angka kemiskinan tidak bergerak hanya karena alasan anggaran,” tegas Suratmin dalam forum rapat.
Pemangkasan Anggaran: Laporan Jujur dari OPD Mitra
Dalam rapat tersebut, sejumlah OPD mitra kerja seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) secara terbuka menyampaikan adanya pemotongan signifikan pada beberapa pos anggaran. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi efisiensi nasional yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa program prioritas harus tetap berjalan secara optimal, terutama yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Efektivitas dan kreativitas pelaksanaan dinilai menjadi kunci, bukan semata besaran anggaran.
Baca Juga:
“Anggaran boleh terbatas, tapi capaian harus tetap meningkat. Di sinilah kreativitas dan integritas OPD diuji,” imbuh Suratmin.
DPRD Dorong Transparansi dan Efektivitas Program
Komisi I memberikan apresiasi terhadap keterbukaan OPD dalam memaparkan data perubahan alokasi anggaran, baik yang mengalami peningkatan maupun penurunan. Informasi ini akan menjadi pijakan DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan ke depan.
Dewan juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan program yang menyasar kelompok masyarakat rentan, seperti bantuan sosial, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Isu Strategis: Penanganan Banjir hingga Efisiensi Belanja Pegawai
Dalam rapat yang berlangsung intensif tersebut, beberapa isu strategis turut menjadi sorotan. Salah satunya adalah penanganan banjir yang berdampak pada lahan pertanian dan produktivitas petani, serta optimalisasi belanja pegawai agar tidak membebani APBD secara berlebihan.
Komisi I mendesak agar program mitigasi bencana dan ketahanan pangan tetap mendapat prioritas dalam skema anggaran yang baru. Kebijakan fiskal daerah menurut mereka harus responsif terhadap dinamika lapangan dan aspirasi masyarakat.
Rapat kerja ini mempertegas komitmen DPRD Tuban dalam mengawal keseimbangan antara kebijakan efisiensi nasional dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah. Komisi I berjanji akan terus aktif melakukan pengawasan dan mendampingi OPD dalam implementasi program agar tidak keluar dari jalur prioritas pembangunan.
“Kami tidak hanya mengawasi, tapi juga mendorong sinergi dan solusi. DPRD ingin arah kebijakan fiskal kita tetap adaptif dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” pungkas Suratmin.(Az)
Editor : Mukhyidin Khifdhi
