Tuban – Ribuan tenaga non ASN atau yang kerap disebut R4 di Kabupaten Tuban kembali memperjuangkan nasib mereka. Kamis (25/09/2025), DPRD Tuban menggelar audiensi terbuka bersama perwakilan R4, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Kesbangpol. Rapat yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD itu dipimpin langsung Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
Aspirasi Ribuan Tenaga R4
Ketua Komisi I DPRD Tuban, Suratmin, menegaskan forum ini menjadi wadah resmi untuk mendengarkan keluhan para tenaga non ASN. Selama bertahun-tahun, tenaga R4 menggantungkan nasib tanpa kepastian status, bahkan sebagian besar tidak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Aspirasi yang disampaikan dari teman-teman R4 ini akan kami pelajari bersama, dan akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” ujar Suratmin.
Peluang Baru dari MenPAN-RB
Suratmin juga menyebut adanya secercah harapan lewat Surat MenPAN-RB Nomor B/382/M.SM.01.00/2025 tertanggal 8 Agustus 2025. Surat tersebut membuka peluang bagi tenaga non ASN untuk bisa diusulkan menjadi tenaga PPPK paruh waktu.
“Ini yang sedang kita dorong, agar peluang itu benar-benar bisa dimanfaatkan. Jangan sampai tenaga R4 yang sudah lama mengabdi justru terpinggirkan,” tegasnya.
Tiga Pokok Aspirasi Utama
Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti tiga tuntutan utama yang mewakili 1.419 tenaga R4 di Bumi Ronggolawe. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, dengan sumber gaji yang berbeda, mulai dari APBD, BLUD, hingga iuran komite masyarakat.
“Fokus kami pada tiga tuntutan aspirasi agar segera mendapatkan kepastian. Sesuai arahan Bupati, BKPSDM akan melakukan pemetaan berdasarkan sumber anggaran yang ada,” jelas Suratmin.
Apresiasi dari Perwakilan R4
Jatmiko, koordinator audiensi, mengapresiasi langkah DPRD Tuban yang mau membuka ruang dialog. Menurutnya, perjuangan tenaga non ASN bukan sekadar soal status, tetapi juga penghargaan terhadap pengabdian mereka selama bertahun-tahun.
“Kami berterima kasih kepada anggota dewan yang telah menerima aspirasi dan berjanji untuk mengawal perjuangan kami. Semoga nasib kami dan teman-teman segera mendapatkan titik terang,” pungkasnya penuh harap.
Nasib yang Masih Menggantung
Meski audiensi sudah digelar, nasib ribuan tenaga R4 Tuban masih menggantung. Seluruh pihak kini menunggu tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, apakah peluang menjadi PPPK paruh waktu benar-benar bisa diwujudkan.
Bagi para tenaga R4, audiensi ini hanyalah satu dari sekian langkah panjang menuju kepastian status. Sementara itu, publik menanti, apakah DPRD dan Pemkab Tuban mampu mengawal aspirasi ribuan tenaga non ASN hingga benar-benar terealisasi. (Aj)
Editor : Kief












