Terancam Gagal Penuhi Target Serapan
Tuban – Musim panen jagung tahun ini menjadi paradoks bagi petani dan pemerintah. Di satu sisi, harga jagung di tingkat petani sedang bagus-bagusnya. Namun di sisi lain, tingginya harga justru membuat Perum Bulog kesulitan menyerap hasil panen di lapangan.
Dari target penyerapan 29 ribu ton, hingga pertengahan Oktober ini Bulog baru mampu menampung sekitar 320 ton saja. Sisanya, sebagian besar hasil panen petani Tuban telah berpindah tangan ke tengkulak yang menawarkan harga lebih tinggi.
Harga Pembelian Pemerintah Tak Kompetitif
Kepala Sub Divre Bulog Bojonegoro–Tuban–Lamongan, Ferdinan Dharma Atmaja, menjelaskan bahwa berdasarkan instruksi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung kadar air 18–20 persen ditetapkan Rp 5.500 per kilogram, sedangkan kadar air maksimal 14 persen Rp 6.400 per kilogram.
Namun kenyataannya di lapangan, harga jagung justru melambung. Para tengkulak berani membeli jagung kadar air 18–20 persen di kisaran Rp 6.350–6.400 per kilogram, jauh di atas HPP yang ditetapkan pemerintah.
“Bulog tidak bisa menyesuaikan harga karena kami terikat aturan. Tugas kami menjaga stabilitas agar harga tidak jatuh di bawah HPP,” ujar Ferdinan, Jumat (18/10/2025).
Bulog Gencar Bangun Kepercayaan Petani
Agar tak semakin tertinggal dari pasar bebas, Bulog kini berupaya melakukan pendekatan langsung ke petani, kelompok tani (Poktan), hingga gabungan kelompok tani (Gapoktan). Bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), penyuluh lapangan (PPL), dan aparat kepolisian, sosialisasi mengenai HPP serta standar mutu jagung terus digencarkan.
“Kami ingin membangun kepercayaan dan kerja sama agar Bulog bisa membeli langsung dari sumbernya. Dengan begitu, stok pangan nasional tetap aman dan petani tetap mendapat harga layak,” imbuh Ferdinan.
Petani: ‘Kalau Selisihnya Seribu, Ya Jelas Pilih Tengkulak’
Sementara itu, di sisi petani, kebijakan harga pemerintah dinilai kurang berpihak. Dengan selisih harga hingga seribu rupiah per kilogram, petani lebih memilih menjual hasil panen ke tengkulak.
“Kalau selisihnya saja sampai lima ratus rupiah, apalagi seribu, ya jelas kami pilih tengkulak, Mas,” keluh Ali (40), petani asal Kecamatan Soko. “Katanya mau menyejahterakan petani, tapi harga beli pemerintah malah lebih rendah.”
Baca Juga:
Di tengah tren harga yang terus melambung dan meningkatnya minat petani menjual ke tengkulak, Bulog kini berpacu dengan waktu untuk mengejar target serapan yang masih jauh dari harapan.
Jika situasi ini terus berlanjut, bukan hanya Bulog yang kesulitan menjaga stok, tetapi juga pemerintah yang akan menghadapi tantangan baru dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. (Az)
Editor : Kief
