Tuban — Program internet desa yang digadang-gadang menjadi tulang punggung digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa justru menuai sorotan. Sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Tuban mengeluhkan kualitas layanan yang dinilai jauh dari harapan, meski biaya berlangganan tergolong tinggi.
Keluhan tersebut mencuat dalam audiensi antara Komisi II DPRD Tuban, organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan pemerintah desa dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Pabdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), serta pihak Icont Plus selaku penyedia layanan di ruang Komisi II DPRD setempat, Rabu (6/5/2026).
Layanan Internet Tak Seimbang dengan Biaya
Sekretaris Jenderal Pabdesi Kabupaten Tuban, Sudarsono, menyebut desa harus menanggung beban biaya besar tanpa diimbangi kualitas jaringan yang memadai.
“Setiap bulan desa membayar Rp2,5 juta, tetapi jaringannya lambat, bahkan sering tidak bisa digunakan,” ujarnya.
Baca Juga:
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Tengger Kulon, Kecamatan Bancar ini mengungkapkan, layanan internet hanya berjalan normal pada awal pemasangan. Setelah itu, gangguan kerap terjadi dan berdampak pada aktivitas administrasi desa.
Dengan kecepatan yang disebut hanya mencapai 50 Mbps, Sudarsono menilai tarif tersebut tidak rasional. Ia bahkan mengusulkan penyesuaian harga agar lebih realistis.
“Kami berharap bisa diturunkan sekitar Rp300 ribu per bulan, supaya sesuai kemampuan desa,” katanya.
Menurutnya, kebutuhan desa sejatinya sederhana, jaringan internet stabil dan metronet untuk mendukung sistem internal pemerintahan.
Beban Anggaran Desa di Tuban Kian Berat
Keluhan soal mahalnya layanan internet juga tidak lepas dari tekanan anggaran desa yang semakin kompleks. Selain kebutuhan operasional, desa kini juga harus menyesuaikan alokasi dana untuk berbagai program nasional.
Kondisi ini membuat biaya langganan internet menjadi sorotan, terutama ketika manfaat yang diterima tidak sebanding dengan pengeluaran.
“Kalau mahal tapi tidak bisa digunakan, ini jelas membebani desa,” kata Sudarsono.
Audiensi Memanas, DPRD Tuban Hentikan Audiensi
Situasi memanas dalam forum audiensi setelah Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menilai pihak penyedia layanan tidak menghadirkan perwakilan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Ia pun memutuskan menghentikan jalannya audiensi.
“Seharusnya yang hadir adalah pengambil keputusan. Kalau hanya perwakilan, percuma dilanjutkan karena tidak akan ada hasil,” tegasnya.
Fahmi menilai persoalan ini menyangkut layanan publik yang tidak bisa ditangani secara setengah hati.
Evaluasi Menyeluruh Diminta
DPRD Tuban memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program internet desa, termasuk skema metronet yang selama ini digunakan.
Meski diakui metronet memiliki biaya lebih tinggi karena terhubung dengan sistem pemerintah, Fahmi menegaskan kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama.
“Metronet memang mahal, tetapi pelayanan harus tetap optimal. Ini yang akan kami evaluasi,” ujarnya.
Audiensi Dijadwal Ulang
Audiensi tersebut berakhir tanpa keputusan dan dijadwalkan ulang pada 20 Mei mendatang. DPRD Tuban menegaskan, pertemuan berikutnya harus dihadiri pihak yang memiliki kewenangan penuh agar solusi konkret dapat dihasilkan.
Kasus ini menjadi catatan penting dalam implementasi program digitalisasi desa. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang ketat, program yang seharusnya mempercepat pelayanan justru berpotensi menjadi beban baru bagi desa. (Az).
Editor : Mukhyidin Khifdhi
