Tuban – Dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN Palang, Kabupaten Tuban, menimbulkan pertanyaan serius soal akuntabilitas. Enam siswa kelas X mendadak tumbang usai menyantap menu MBG, Kamis (25/09/2025). Mereka dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr. R Koesma dengan gejala mual hingga sakit perut.
Meski seluruh pasien dipulangkan pada malam yang sama, misteri penyebab keracunan masih gelap. Publik kini menunggu kepastian, sekaligus mempertanyakan: siapa yang harus bertanggung jawab ketika makanan program negara justru memicu gangguan kesehatan.
Dinkes Sebagai Pengawas Program MBG
Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban, Roikan, menegaskan pihaknya tidak berwenang memberikan sanksi. Ia menyebut hasil uji laboratorium baru akan keluar dalam tiga hari ke depan.
“Kalau untuk penyebabnya kami masih belum bisa ngomong ya, masih menunggu hasil uji lab, Mas,” kata Roikan.
Menurutnya, Dinkes hanya menjalankan fungsi pengawasan. Bila terbukti ada pelanggaran, lembaga yang berhak memberi sanksi adalah Badan Gizi Nasional (BGN).
RSUD Fokus pada Penanganan Medis
Plt. Direktur RSUD dr. R Koesma Tuban, Heni Purnomo Wati, menjelaskan kondisi para siswa tidak sampai parah. Setelah observasi hingga pukul 21.00 WIB, seluruh pasien diperbolehkan pulang.
“Pasien sudah gak sampai rawat inap dan kondisinya bagus semua sehingga dapat dipulangkan di hari itu juga,” jelas Heni.
Namun, ia juga menekankan bahwa penyebab keracunan bisa bermacam-macam. “Kandungan makanannya itu ya mungkin ada pewarnanya atau ada apanya, kan saya tidak tahu. Di rumah sakit ini intinya menerima rujukan dari puskesmas,” ujarnya.
Dengan begitu, rumah sakit hanya sebatas menangani gejala medis tanpa menarik kesimpulan terkait penyebab.
Sekolah Bungkam, Penyalur Tutup Akses
Upaya pewarta meminta klarifikasi dari pihak sekolah juga menemui jalan buntu. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN Palang, Aris Wisnu, menolak memberikan pernyataan dan mengarahkan agar pertanyaan dilayangkan langsung ke Polres Tuban.
Sementara itu, SPPG Desa Gesikharjo selaku penyalur makanan MBG untuk sekolah tersebut juga memilih menutup diri. Saat didatangi wartawan, pintu kantor ditutup dan awak media dilarang masuk.
Sikap bungkam ini justru menambah tanda tanya. Publik merasa tidak mendapatkan transparansi dari pihak yang seharusnya bisa memberikan penjelasan.
Baca Juga:
Program Nasional Dipertanyakan
MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang digadang-gadang mampu meningkatkan gizi pelajar di seluruh Indonesia. Namun, kasus dugaan keracunan yang terjadi di Tuban menambah deretan insiden serupa di sejumlah daerah.
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan lebih besar: apakah ada masalah sistemik dalam pelaksanaan MBG? Mulai dari kualitas bahan makanan, standar memasak, rantai distribusi, hingga pengawasan di lapangan, semuanya kini dipertanyakan.
Publik Menunggu Kepastian
Bagi para orang tua, insiden ini menimbulkan keresahan. Anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat dari program justru terancam kesehatannya. Minimnya penjelasan resmi dari sekolah maupun penyalur membuat spekulasi semakin liar.
Sampai berita ini ditulis, hasil uji laboratorium belum keluar. Pemerintah daerah, sekolah, dan penyalur masih saling lempar peran. Sementara itu, publik mendesak ada kepastian: siapa yang bertanggung jawab memastikan keamanan program MBG? (Az)
Editor : Kief
