Tuban – Sehari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau kesiapan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Permanen Bumi Wali Tuban, Rabu (29/07/2026). Di tengah optimisme pemerintah menghadirkan akses pendidikan bagi anak-anak putus sekolah, proyek pembangunan sekolah tersebut ternyata masih belum sepenuhnya rampung.
Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas konstruksi masih berlangsung. Sejumlah pekerja tampak menyelesaikan penghalusan dinding, pemasangan plafon, pengecatan, hingga pekerjaan finishing di beberapa bangunan. Secara umum kompleks sekolah telah berdiri, namun penyelesaian fisiknya diperkirakan baru mencapai sekitar 90 persen.
Pendidikan untuk Anak Putus Sekolah
Dalam peninjauannya, Khofifah menegaskan Sekolah Rakyat merupakan implementasi prinsip no one left behind dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Program ini ditujukan untuk mengembalikan anak-anak yang selama ini terputus dari layanan pendidikan.
“Ini bagian dari langkah nyata kita untuk memastikan tidak ada lagi anak yang tertinggal atau luput dari layanan pendidikan,” ujarnya.
Menurut Khofifah, sebagian besar calon siswa merupakan anak-anak yang sudah lama putus sekolah. Bahkan, saat diajak berdialog, beberapa di antaranya mengaku sudah lupa terakhir berada di bangku kelas berapa.
“Tadi ada yang saya tanya, ‘kamu kelas berapa?’, mereka bingung dan belum tahu. Kebanyakan drop out di kelas 2, 3, atau 4 SD. Di sinilah mereka kita rangkul kembali agar bisa melanjutkan masa depannya,” katanya.
Pendamping PKH Datangi Rumah Warga Hingga 10 Kali
Khofifah mengungkapkan, proses mengajak anak-anak kembali bersekolah membutuhkan perjuangan panjang. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bahkan harus berulang kali mendatangi rumah calon siswa agar orang tua bersedia mengizinkan anaknya bersekolah.
SRT Permanen Tuban juga menjadi sekolah berasrama yang menampung siswa dari berbagai daerah, tidak hanya Kabupaten Tuban, tetapi juga Bojonegoro hingga Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
“Ada pendamping PKH yang harus mendatangi rumah warga sampai 10 kali. Harus di-hunting, diyakinkan pelan-pelan sampai orang tuanya luluh dan mengizinkan anaknya masuk ke sini,” ungkapnya.
Psikolog Diminta Rutin Dampingi Siswa
Karena para siswa berasal dari latar belakang dan daerah yang beragam, Khofifah meminta pihak sekolah menghadirkan pendampingan psikologis secara berkala untuk mencegah terjadinya perundungan (bullying) dan membantu proses adaptasi di lingkungan asrama.
“Saya sudah minta ke kepala sekolah, minimal sebulan sekali hadirkan psikolog. Pendekatan psikologis ini penting supaya proses adaptasi mereka berjalan baik dan suasana asrama tetap kondusif,” ujarnya.
Enggan Berkomentar Soal Proyek yang Belum Rampung
Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap operasional Sekolah Rakyat, Khofifah memilih tidak banyak berkomentar saat ditanya mengenai pembangunan yang belum selesai meski siswa dijadwalkan mulai masuk keesokan harinya.
“Mben sik ya (besok saja ya),” jawabnya singkat.
SRT Permanen Bumi Wali merupakan proyek kolaborasi Pemerintah Kabupaten Tuban yang menyediakan lahan dengan Pemerintah Pusat yang membiayai pembangunan fisik.
Berdasarkan data yang dihimpun, proyek tersebut semula ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026. Penyelesaiannya kemudian diperpanjang melalui adendum hingga 25 Juli 2026. Namun hingga Rabu (29/07/2026), pekerjaan konstruksi masih berlangsung, sementara para siswa dijadwalkan mulai menempati asrama dan mengikuti kegiatan belajar pada 30 Juli 2026.
Harapan Baru bagi Keluarga Kurang Mampu
Di balik belum tuntasnya pembangunan, keberadaan Sekolah Rakyat membawa harapan baru bagi keluarga kurang mampu.
Sarni (33), warga Kecamatan Tambakboyo, mengaku bersyukur putrinya diterima sebagai siswa di SRT Permanen Tuban.
“Sangat membantu bagi rakyat kecil seperti keluarga saya. Harapan saya, anak saya bisa sekolah dengan tenang di sini dan menggapai cita-citanya,” tuturnya. (Az)
