Tuban – Kontradiksi tajam terjadi di tengah krisis ketersediaan Elpiji subsidi 3 kilogram di Kabupaten Tuban. Di saat warga di berbagai kecamatan harus antre mengular hingga saling berebut untuk mendapatkan “Si Melon”, Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Diskopumdag) justru mengeklaim stok di tingkat pangkalan relatif aman.
DPRD Tuban Geram, Panggil Pertamina dan Pangkalan
Kondisi lapangan yang kian memburuk ini memicu reaksi keras dari Komisi III DPRD Tuban. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang paripurna pada Rabu (02/04/2026), legislatif memanggil para pemangku kepentingan, mulai dari PT Pertamina Patra Niaga hingga pemilik pangkalan, guna mempertanggungjawabkan karut-marut distribusi ini.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pemandangan memprihatinkan terlihat di Dusun Semampir, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak. Puluhan ibu rumah tangga tampak saling berebut di area pangkalan demi satu tabung gas.
Pemandangan serupa juga terjadi di Desa Tuwiri Wetan. Meski harga masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), warga harus rela mengantre panjang akibat pembatasan ketat satu tabung per orang.
Jeritan warga bukan tanpa alasan. Selain sulit didapat, harga Elpiji 3 kg di tingkat pengecer dilaporkan melonjak drastis hingga menyentuh Rp25.000 sampai Rp42.000 per tabung, jauh di atas ketentuan resmi.
Baca Juga:
DPRD Soroti Dugaan Permainan Distribusi
Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo, menuding adanya “tangan-tangan nakal” yang bermain di level distribusi pangkalan dan pengecer. Ia menyebut banyak pangkalan diduga lebih mendahulukan pengecer dibandingkan masyarakat langsung.
“Prioritas utama harus masyarakat. Aturan Pertamina sudah jelas: 90 persen harus dijual langsung ke warga, hanya 10 persen ke pengecer. Jika fakta di lapangan terbalik, berarti ada lemahnya pengawasan atau bahkan potensi penimbunan dan penjualan lintas daerah,” tegasnya.
Deadline Satu Minggu untuk Normalisasi
Tulus juga memberikan tenggat waktu satu minggu kepada Pertamina dan Pemkab Tuban untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Kalau klaim mereka stok aman, maka dalam seminggu masalah ini harus selesai,” imbuhnya.
Menanggapi tekanan tersebut, Kabid Perdagangan Diskopumdag Tuban, Agus Setiawan, mengakui adanya kenaikan harga tak terkendali di tingkat pengecer. Namun, ia tetap bersikukuh bahwa stok di pangkalan sebenarnya tersedia.
“Laporan yang kami terima memang di pengecer mencapai Rp25 ribu hingga Rp28 ribu. Kami koordinasi dengan Satpol PP untuk penertiban, tapi dari sisi kewenangan, dinas tidak bisa memberi sanksi langsung,” ujarnya.
Agus menyebut kelangkaan juga dipicu oleh panic buying menjelang hari besar, di mana masyarakat membeli lebih banyak dari kebutuhan normal. Meski begitu, pangkalan tetap dilarang menolak pembeli langsung dari masyarakat.
Pertamina Bungkam
Di sisi lain, pihak PT Pertamina Patra Niaga yang hadir dalam rapat memilih bungkam. Saat dikonfirmasi awak media usai rapat, mereka enggan memberikan komentar dan meminta menunggu pernyataan resmi dari tim Communication & Relations (Comrel).
Hingga berita ini diturunkan, Manager Area Comrel & CSR PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rehadi, belum memberikan respons atas upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan singkat maupun sambungan telepon. (Az)
