Istilah “Paslon” dalam Politik Internal NU
Jakarta – Sengaja menggunakan istilah “paslon” atau pasangan calon dalam membaca dinamika menuju Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35. Memang, istilah ini tidak dikenal secara formal dalam struktur organisasi NU. Namun dalam praktik politik organisasi, istilah tersebut justru membantu menjelaskan realitas yang sedang berlangsung.
Secara normatif, posisi Rais Aam dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Sistem ini dirancang sebagai mekanisme khas NU yang menempatkan para kiai sepuh sebagai penentu kepemimpinan tertinggi organisasi.
Akan tetapi, dalam praktik politik internal, komposisi AHWA tidak sepenuhnya steril dari dinamika kepentingan. Ia kerap menjadi arena pengaruh, negosiasi, hingga perebutan posisi strategis oleh berbagai kelompok yang berkepentingan terhadap hasil Muktamar.
Dengan kata lain, meskipun Rais Aam dipilih oleh AHWA, arah pilihan AHWA sendiri tidak pernah benar-benar lepas dari konfigurasi awal yang dibangun para aktor utama.
AHWA Menjadi Arena Pertarungan Strategis
Dalam perkembangan terkini, muncul kabar mengenai pergerakan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang disebut tidak menghendaki dua kiai alim NU masuk dalam komposisi AHWA, yakni KH Nurul Huda Jazuli dan KH Kafabihi Makhrus.
Informasi tersebut tentu masih berada dalam ranah dinamika internal yang cair dan belum tentu final. Namun dalam pembacaan politik organisasi, peristiwa seperti ini menunjukkan bahwa perebutan pengaruh terhadap komposisi AHWA menjadi titik yang sangat menentukan.
Narasi yang berkembang menyebutkan bahwa kedua kiai tersebut dipersepsikan memiliki kecenderungan memilih Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam. Sementara di sisi lain, Gus Ipul disebut lebih menghendaki KH Miftachul Akhyar tetap berada pada posisi tersebut.
Di titik inilah terlihat bahwa pertarungan Muktamar sebenarnya tidak hanya berlangsung saat forum pemilihan dimulai. Pertarungan justru sudah dimulai jauh sebelumnya, yakni di ruang-ruang penentuan siapa yang memiliki hak menentukan pilihan.
Peta “Paslon” Menuju Muktamar NU
Jika dinamika tersebut dibaca lebih luas, maka hingga saat ini—meskipun masih sangat mungkin berubah menjelang Muktamar—setidaknya terdapat beberapa konfigurasi poros yang mulai terlihat.
Poros Gus Yahya
Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tetap berada dalam posisi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU. Namun demikian, ia masih berada dalam proses mencari figur yang paling tepat untuk posisi Rais Aam.
Komunikasi politik terus dilakukan, termasuk dengan Said Aqil Siradj, meskipun hingga kini belum ada jawaban pasti dari mantan Ketua Umum PBNU tersebut.
Poros Gus Ipul dan Miftachul Akhyar
Saifullah Yusuf disebut berada dalam posisi mempertahankan dirinya sebagai Sekretaris Jenderal PBNU. Dalam konfigurasi ini, terdapat kecenderungan kuat untuk tetap mendorong KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam.
Sementara untuk posisi Ketua Umum, poros ini masih mencari konfigurasi paling ideal yang mampu memperkuat pengaruhnya di Muktamar.
Poros Jaringan PKB
Di sisi lain, terdapat jaringan yang beririsan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disebut mendorong konfigurasi tertentu dengan Said Aqil Siradj sebagai calon Rais Aam.
Poros ini menjadi menarik karena memiliki kekuatan jaringan politik sekaligus basis kader yang cukup luas di lingkungan NU.
Poros Jaringan Kementerian Agama
Muncul pula pembacaan mengenai jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama. Dalam skenario ini, Menteri Agama Nazaruddin Umar mulai diperhitungkan sebagai salah satu figur potensial untuk posisi Ketua Umum PBNU.
Sementara posisi Rais Aam masih terbuka untuk dikonfigurasikan sesuai dinamika koalisi yang berkembang.
Kemungkinan Munculnya Poros Alternatif
Dalam tradisi politik NU, selalu terbuka kemungkinan lahirnya poros alternatif menjelang akhir Muktamar.
Biasanya konfigurasi semacam ini muncul ketika tidak ada satu kelompok pun yang mampu mendominasi secara penuh. Kompromi di menit-menit akhir sering kali melahirkan figur kompromi yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan.
Potensi Koalisi Besar dalam Muktamar
Dinamika menuju Muktamar semakin menarik ketika dikaitkan dengan sejumlah pernyataan dalam forum IKA PMII.
Jika pidato-pidato dalam forum tersebut bukan sekadar retorika politik biasa, maka terbuka kemungkinan terbentuknya koalisi besar antara jaringan PKB, jaringan Kementerian Agama, serta figur seperti Said Aqil Siradj.
Dalam skenario tersebut, apabila figur-figur seperti Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, dan Nazaruddin Umar benar-benar berada dalam satu konfigurasi politik yang sama, maka bukan tidak mungkin arah Muktamar telah “selesai” bahkan sebelum forum resmi dimulai.
Namun demikian, tradisi NU selalu menyisakan ruang yang tidak sepenuhnya bisa dihitung secara formal.
Faktor kiai pesantren tetap menjadi elemen penentu yang sering kali mampu mengubah seluruh kalkulasi politik organisasi.
Mengapa Konfigurasi Lama Tidak Dipertahankan?
Salah satu pertanyaan menarik dalam dinamika ini adalah mengapa Yahya Cholil Staquf tidak kembali mempertahankan konfigurasi sebelumnya bersama Miftachul Akhyar dan Saifullah Yusuf.
Dalam politik organisasi, perubahan konfigurasi hampir selalu menunjukkan adanya ketegangan atau perbedaan orientasi tertentu.
Perbedaan itu bisa muncul karena strategi organisasi, perebutan pengaruh, perbedaan jaringan, hingga cara membaca arah NU ke depan.
Karena itu, perubahan konfigurasi tidak pernah sekadar soal posisi formal, tetapi juga menyangkut arah kekuatan yang akan mendominasi organisasi.
Skenario Alternatif yang Masih Terbuka
Jika strategi yang dibangun oleh Gus Ipul lebih berhasil dibandingkan poros lain, maka bisa saja muncul konfigurasi alternatif seperti Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum PBNU dan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam.
Sementara itu, Gus Yahya disebut telah melakukan komunikasi dengan Said Aqil Siradj untuk posisi Rais Aam, meskipun belum mendapatkan jawaban pasti.
Disebutkan pula bahwa Gus Yahya merasa masih memiliki modal awal dukungan sekitar 40 persen.
Dalam politik organisasi, angka tersebut tentu penting sebagai basis awal kekuatan. Namun pengalaman menunjukkan bahwa dukungan awal tidak selalu menjadi penentu akhir hasil Muktamar.
Jika Said Aqil Siradj akhirnya memilih berada dalam konfigurasi lain, maka Gus Yahya kemungkinan akan mencari alternatif lain, seperti Asep Saifuddin Halim atau bahkan Ma’ruf Amin untuk posisi Rais Aam.
Muktamar NU Bukan Sekadar Pemilihan
Seluruh dinamika ini menunjukkan bahwa Muktamar NU bukan sekadar forum pemilihan biasa.
Ia adalah arena pertemuan berbagai kepentingan, jaringan, pengaruh pesantren, hingga pertarungan orientasi masa depan organisasi.
Karena itulah istilah “paslon” menjadi relevan digunakan dalam membaca dinamika ini. Kepemimpinan di NU tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada konfigurasi dua poros utama yang saling berkaitan: Rais Aam dan Ketua Umum.
Dan di balik konfigurasi tersebut, sesungguhnya berlangsung pertarungan yang jauh lebih dalam—yakni pertarungan mengenai arah NU ke depan.
Menarik membaca dinamika menuju Muktamar NU, bukan?
Salam,
HRM. Khalilur R Ab. S
Warga NU, Kiai Kampung, Pengusaha Rokok
