Tuban – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban pada tahun 2026 mulai berdampak pada sejumlah program pembangunan.
Berdasarkan kesepakatan antara Pemkab dan DPRD Tuban, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 ditetapkan sebesar Rp2,9 triliun. Angka ini turun sekitar Rp530 miliar dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp3,4 triliun.
Penurunan ini berdampak langsung pada berbagai sektor, terutama program yang bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
PJU Anjlok Drastis, Infrastruktur Dasar Melambat
Salah satu dampak paling terasa adalah pada program penerangan jalan umum (PJU).
Kepala Bidang PJU Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tuban, Selamet Harianto, menyebutkan bahwa pengadaan PJU tahun ini turun signifikan.
“Karena efisiensi, pengadaan PJU di tahun ini hanya 240 unit,” ujarnya.
Padahal, pada tahun sebelumnya jumlah pemasangan mencapai sekitar 2.000 unit.
Tak hanya itu, sejumlah proyek lain seperti drainase dan penanganan banjir juga mengalami perlambatan. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR PRKP Tuban, Sayang Rimbawan, mengungkapkan bahwa pembangunan anak Kali Kening di Kecamatan Parengan harus tertunda.
Sejumlah Proyek Mangkrak, Termasuk Gedung Dukcapil
Efisiensi anggaran juga berdampak pada proyek pembangunan fisik.
Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Tuban hingga kini belum rampung. Pembangunan masih menyisakan pekerjaan pada lantai dua yang belum dapat diselesaikan tahun ini.
Di sektor lain, anggaran pemeliharaan sarana olahraga juga mengalami penurunan. Dari sebelumnya sekitar Rp49 juta per venue pada 2025, kini menjadi Rp35 juta per venue di tahun 2026.
Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Disbudporapar Tuban, Arman Mitra, menyebut pemangkasan ini sebagai bagian dari kebijakan efisiensi yang harus dijalankan semua OPD.
Di Tengah Pemangkasan, RTH Tetap Jalan
Di saat banyak program tertunda, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) justru tetap berjalan.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan bahwa pembangunan RTH di Kecamatan Palang dan Bangilan masuk dalam proyek strategis daerah (PSD) tahun ini.
“Mulai dari pembangunan jalan termasuk jalan ringroad, kemudian RTH ada dua di Bangilan dan Palang kita bangun tahun ini,” ujarnya.
Baca Juga:
Prioritas Dipertanyakan, Kebutuhan Dasar Dinilai Lebih Mendesak
Keputusan tetap membangun RTH di tengah efisiensi anggaran memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat.
Sebagian pihak menilai bahwa program yang menyentuh kebutuhan dasar seperti penerangan jalan, pengendalian banjir, dan infrastruktur lingkungan seharusnya menjadi prioritas utama, terutama dalam kondisi fiskal yang terbatas.
Namun demikian, RTH juga memiliki fungsi penting dalam jangka panjang, seperti meningkatkan kualitas lingkungan, menyediakan ruang publik, serta mendukung penataan kota yang berkelanjutan.
Pengadaan Mobil Dinas Ikut Disorot
Selain proyek pembangunan, rencana pengadaan mobil dinas dengan nilai mencapai Rp1,2 miliar turut menjadi perhatian publik.
Di tengah kebijakan efisiensi, pengeluaran tersebut dinilai perlu dikaji secara cermat agar tetap selaras dengan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan prioritas masyarakat.
Antara Kebutuhan Mendesak dan Visi Jangka Panjang
Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan pemerintah daerah tidak hanya pada keterbatasan anggaran, tetapi juga dalam menentukan prioritas pembangunan.
Di satu sisi, kebutuhan masyarakat bersifat mendesak dan langsung dirasakan. Di sisi lain, pembangunan seperti RTH merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas lingkungan dan tata kota.
Keputusan yang diambil pada akhirnya akan menjadi tolok ukur arah pembangunan daerah, sekaligus menentukan sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. (Az)
