Jakarta – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, berbagai gagasan mengenai arah kepemimpinan organisasi mulai mengemuka. Salah satunya datang dari Netra Bakti Indonesia (NBI) yang mengusulkan komposisi kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 dengan memadukan figur ulama senior dan kalangan intelektual muda.
Ketua Umum NBI, Gus Lilur atau Khalilur R Abdullah Sahlawiy, menilai NU membutuhkan model kepemimpinan yang mampu menjembatani otoritas keulamaan dengan tantangan zaman yang terus berkembang.
“NU membutuhkan kombinasi antara kedalaman ilmu para kiai dan energi pembaruan dari generasi intelektual muda. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Justru harus dipadukan agar NU tetap menjadi penuntun umat sekaligus relevan menghadapi perubahan global,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Kamis (18/06/2026).
NBI Usulkan Komposisi Kepengurusan PBNU 2026-2031
Dalam usulan yang disusun NBI, posisi Rais Aam diusulkan dijabat Prof. Dr. KHR. Said Aqil Siradj. Sementara posisi Wakil Rais Aam diusulkan diisi KH Afifuddin Muhajir dan KH Marzuki Mustamar. Adapun jabatan Katib Aam diusulkan untuk KH Abdus Salam Shohib.
Pada jajaran Tanfidziyah, NBI mengusulkan Prof. Dr. KH. Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum PBNU. Ia didampingi Nusron Wahid dan Alissa Wahid sebagai Wakil Ketua Umum. Sementara posisi Sekretaris Jenderal diusulkan dijabat KH Yusuf Chudlori dan Bendahara Umum oleh KH Imam Jazuli.
Menurut Gus Lilur, susunan tersebut tidak disusun semata berdasarkan popularitas tokoh. NBI mempertimbangkan aspek kapasitas keilmuan, pengalaman organisasi, serta kemampuan para figur dalam membaca perubahan sosial yang terus berlangsung.
NU Dinilai Perlu Adaptif Hadapi Tantangan Zaman
Ia menilai NU saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Selain persoalan kebangsaan dan keumatan, organisasi juga dituntut mampu merespons perkembangan teknologi, perubahan pola komunikasi generasi muda, hingga dinamika geopolitik global.
“NU tidak cukup hanya menjaga tradisi. NU juga harus mampu memimpin transformasi. Karena itu, kami mengusulkan kepemimpinan yang memadukan kearifan ulama dengan perspektif intelektual yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” katanya.
Gus Lilur menambahkan, figur-figur yang diusulkan dinilai mampu merepresentasikan dua kekuatan utama NU, yakni otoritas keagamaan dan kemampuan membangun dialog dengan masyarakat modern.
Muktamar Jadi Momentum Menentukan Arah NU
Bagi NBI, Muktamar NU mendatang bukan sekadar ajang pergantian kepemimpinan, melainkan momentum penting untuk menentukan arah organisasi dalam lima tahun ke depan.
“Yang paling penting bukan siapa yang menang, tetapi bagaimana NU tetap menjadi rumah besar umat Islam yang mampu melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan pandangan dan kontribusi pemikiran dari NBI menjelang Muktamar NU 2026. Adapun keputusan terkait kepengurusan tetap berada di tangan peserta muktamar sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.
Di tengah berbagai spekulasi mengenai figur yang akan memimpin NU ke depan, usulan NBI menambah dinamika diskusi publik. Gagasan tersebut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara otoritas keulamaan dan regenerasi intelektual agar NU tetap menjadi kekuatan moral, sosial, dan kebangsaan yang relevan menghadapi era baru Indonesia. (Fia)
