Tuban – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), suara kegelisahan mulai menguat dari internal nahdliyin. Salah satunya datang dari Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, yang menilai muktamar kali ini bukan sekadar agenda lima tahunan, melainkan momentum penentu arah masa depan organisasi.
Menurutnya, NU sedang berada di persimpangan: tetap menjaga marwah sebagai organisasi keulamaan atau justru semakin larut dalam pusaran politik praktis.
“NU ini didirikan oleh para ulama besar dengan fondasi ilmu dan akhlak, bukan untuk menjadi alat kepentingan kekuasaan,” tegasnya.
Batas Agama dan Politik Dinilai Kian Kabur
Gus Lilur menyoroti munculnya sejumlah nama seperti Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf dalam dinamika NU sebagai indikasi kaburnya batas antara organisasi keagamaan dan kepentingan politik.
Ia juga menyinggung kepemimpinan Yahya Cholil Staquf yang menurutnya perlu dievaluasi secara terbuka demi kebaikan jam’iyah.
“Ini bukan soal pribadi, tapi soal marwah. Kalau dibiarkan, lama-lama kepercayaan umat bisa terkikis,” ujarnya.
Kritik “Gus-Gus Nanggung” dan Budaya Kekuasaan
Dalam nada lebih tajam, Gus Lilur mengkritik fenomena yang ia sebut sebagai “gus-gus nanggung”, yakni figur yang dinilai memanfaatkan NU sebagai alat legitimasi kepentingan pribadi.
Ia menyayangkan kecenderungan sebagian pengurus yang lebih fokus membangun jejaring kekuasaan ketimbang memperkuat tradisi keilmuan.
“Kita punya pesantren, punya bahtsul masail, tapi kenapa yang sering tampil justru yang paling dekat dengan kekuasaan, bukan yang paling alim,” katanya.
NU Dinilai Kaya Tokoh, Tapi Minim Ruang untuk Ulama Murni
Gus Lilur menegaskan bahwa NU tidak kekurangan figur dengan kapasitas keulamaan dan intelektualitas tinggi. Ia menyebut sejumlah nama yang dinilai layak menjadi rujukan kepemimpinan ke depan, seperti:
• Nasaruddin Umar
• Said Aqil Siradj
• Abdus Salam Shohib
• Yusuf Chudlory
• Zulfa Mustofa
• Bahauddin Nursalim
Menurutnya, NU terlalu kaya tokoh untuk terus didominasi figur yang muncul karena faktor kedekatan politik.
Baca Juga:
Muktamar Didorong Jadi Momentum “Pemurnian”
Ia menekankan bahwa muktamar harus menjadi ajang koreksi besar-besaran terhadap arah organisasi. Para peserta diharapkan memiliki keberanian moral untuk memilih pemimpin berbasis keilmuan, bukan elektoral.
“Sudah saatnya kita bilang cukup pada pengurus yang haus kekuasaan. NU bukan batu loncatan politik,” tegasnya.
Lebih jauh, Gus Lilur mengingatkan bahwa independensi NU adalah fondasi utama agar organisasi tetap menjadi penuntun moral bangsa.
Jika terlalu dekat dengan kekuasaan, peran strategis NU sebagai penyejuk sosial dikhawatirkan akan melemah.
“NU harus berdiri di atas semua golongan, bukan menjadi bagian dari kepentingan tertentu,” ujarnya.
Kembali ke Basis Ilmu dan Tradisi Pesantren
Ia juga mendorong agar muktamar mengembalikan fokus NU pada penguatan ekosistem intelektual—mulai dari pesantren, bahtsul masail, hingga pengembangan pemikiran Islam yang kontekstual.
“Kalau NU kuat di ilmu, otomatis akan dihormati. Tapi kalau sibuk di politik, lama-lama hanya akan diperalat,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Gus Lilur menegaskan bahwa muktamar kali ini adalah ujian sejarah bagi NU.
“Ini bukan soal hari ini saja. Ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan,” pungkasnya. (Fia)
