Jawa Timur — Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang akan berlangsung pada Agustus 2026, dinamika internal mulai menunjukkan arah yang semakin jelas. Sejumlah figur dan kelompok menguat, di tengah mengemukanya peta koalisi dan kalkulasi kekuatan suara.
Analisis terkait dinamika tersebut disampaikan oleh HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, kiai kampung yang mencermati langsung perkembangan kontestasi menjelang forum tertinggi organisasi itu.
Menurut dia, pola kontestasi Muktamar kali ini mulai mengarah pada pembentukan pasangan tidak resmi antara calon Ketua Umum dan calon Rais Aam.
“Pola kontestasi semakin terang dibaca dalam format berpasangan, meskipun secara formal Rais Aam dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA),” tulis Khalilur dalam analisisnya.
Baca Juga:
Figur dan Poros Kekuatan
Ketua Umum petahana disebut tengah mencari figur Rais Aam yang dapat memperkuat legitimasi.
Sementara itu, Rais Aam petahana bersama Sekjen berada dalam konfigurasi tersendiri dengan agenda mencari calon Ketua Umum.
Nama Menteri Agama juga disebut masuk dalam peta kontestasi dan tengah menjajaki pasangan.
Di sisi lain, jaringan (PKB) dan IKA PMII dinilai sebagai kekuatan signifikan, dengan dukungan terhadap untuk posisi Rais Aam.
Hitung-hitungan Suara
Dalam analisanya, Khalilur memperkirakan jaringan PKB–IKA PMII memiliki sekitar 250 suara, sementara jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama sekitar 130 suara.
Adapun kubu petahana masing-masing memiliki sekitar 100 suara, dengan sekitar 70–80 suara masih mengambang.
“Jika dua kekuatan besar ini berpadu, maka potensi suara bisa mencapai sekitar 400 suara,” tulisnya.
Koalisi Jadi Penentu
Menurut dia, kunci utama Muktamar kali ini terletak pada kemungkinan kompromi politik antarporos.
Salah satu skenario yang muncul adalah kemungkinan dukungan terhadap Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum, dengan pasangan sebagai Rais Aam.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dinamika NU kerap berubah hingga menjelang pelaksanaan muktamar.
Sorotan Kemandirian NU
Selain soal peta kekuatan, Khalilur juga menyoroti pentingnya menjaga independensi organisasi dari intervensi kekuasaan.
“Muktamar ke-35 tidak boleh mengulang pengalaman buruk ketika intervensi kekuasaan masuk dan merusak kemandirian organisasi,” tulisnya.
Ia menilai, arah kepemimpinan NU ke depan akan sangat ditentukan oleh hasil Muktamar tersebut.
Editor : Mukhyidin Khifdhi
