Tuban – Puluhan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban hingga kini masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Kekosongan sejumlah posisi penting tersebut bahkan telah berlangsung lebih dari satu tahun, mulai dari kepala sekolah, kepala puskesmas, camat, hingga 10 jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II).
Meski demikian, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky memastikan proses pengisian pejabat definitif masih terus dipersiapkan. Menurutnya, pemerintah daerah tengah menyusun formulasi terbaik agar pejabat yang nantinya dilantik dapat langsung bekerja secara optimal.
“Kita masih membuat formulasi yang semakin maksimal. Sehingga, pada saat ada pejabat baru, insyaallah sudah on the track dan kerjanya lebih cepat,” ujar Bupati Lindra, Kamis (02/07/2026).
Bupati Lindra Sebut Pengisian Jabatan Masih Dimatangkan
Bupati Lindra menegaskan belum dilaksanakannya pelantikan pejabat definitif bukan karena adanya hambatan dalam proses administrasi. Pemkab Tuban, kata dia, justru ingin memastikan setiap pejabat yang mengisi posisi strategis benar-benar siap menjalankan tugas sesuai target yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, ketika pelantikan dilakukan, para pejabat baru diharapkan tidak memerlukan waktu adaptasi yang panjang dan dapat langsung menjalankan program kerja masing-masing.
Sejumlah OPD Strategis Masih Dipimpin Plt
Hingga kini, sedikitnya terdapat 10 jabatan pimpinan tinggi pratama yang belum memiliki pejabat definitif.
Beberapa di antaranya meliputi Kepala Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), serta Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban.
Selain itu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran vital dalam pelayanan publik juga masih dipimpin oleh pelaksana tugas. Di antaranya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB), Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran, hingga Direktur RSUD dr. Koesma Tuban.
Tidak hanya jabatan pimpinan tinggi pratama, beberapa jabatan administrator juga masih belum diisi pejabat definitif, seperti Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Bagian Organisasi, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Berjalan
Meski banyak posisi strategis belum terisi secara definitif, Bupati Lindra memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Insyaallah itu tidak pernah mengganggu sedikit pun pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah,” tegasnya.
Sebagai contoh, Lindra menyebut pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini tetap berjalan dengan baik meskipun Kepala Dinas Pendidikan masih dijabat seorang pelaksana tugas.
“Kemarin penerimaan murid baru, Kepala Dinas Pendidikan masih diisi Plt, dan insyaallah beliau bekerja sangat baik,” katanya.
Bupati: Tidak Ada Kendala Pengisian Jabatan
Lebih lanjut, Bupati yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Tuban itu membantah adanya kendala dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Tuban.
Menurutnya, pemerintah daerah hanya ingin memastikan pejabat yang nantinya dilantik benar-benar mampu menjalankan amanah dan memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.
“Tidak ada kendala sama sekali, tidak,” pungkasnya.
Dengan masih banyaknya jabatan strategis yang dijabat pelaksana tugas, perhatian publik kini tertuju pada waktu pelaksanaan pengisian pejabat definitif. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepastian tata kelola pemerintahan sekaligus memberikan kepemimpinan yang lebih permanen di sejumlah perangkat daerah. (Az)
