Tuban – Seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban dikabarkan masih bersetatus aktif sebagai pegawai negeri dan menerima gaji negara meski telah berstatus terpidana dalam kasus penipuan.
ASN tersebut diketahui bernama Pasidi. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Tuban, ia telah dinyatakan bersalah dalam perkara penipuan berlanjut dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama delapan bulan.
Juru bicara PN Tuban, Marcellino Gonzales Sedyanto Putro membenarkan bahwa putusan terhadap Pasidi telah dijatuhkan sejak 3 Februari 2026.
“Sudah diputuskan 8 bulan ya,” ujar Marcellino.
Modus Janjikan Proyek Pemerintah
Ia menjelaskan perkara tersebut bermula dari rangkaian perbuatan terdakwa yang meyakinkan korban bernama Muklisin terkait janji pemberian proyek pemerintah.
Menurutnya, terdakwa menawarkan sejumlah pekerjaan proyek seperti proyek waduk atau bendungan, pekerjaan jembatan, hingga paket proyek yang disebut bersumber dari APBD Kabupaten Tuban tahun 2022 dan 2023.
“Proyek waduk/bendungan, pekerjaan jembatan, serta paket pekerjaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tuban 2022 dan 2023,” jelasnya.
Berdasarkan fakta persidangan, korban kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap, baik secara langsung maupun melalui transfer bank.
Penyerahan uang tersebut berlangsung dalam kurun waktu 23 Juni 2022 hingga 30 Juni 2023.
“Jumlah uang yang diserahkan korban kepada terdakwa berdasarkan fakta persidangan mencapai Rp251.484.000,” lanjutnya.
Diduga Masih Aktif Sebagai ASN
Namun di balik putusan pidana tersebut, muncul sorotan lain yang memicu tanda tanya publik. Berdasarkan informasi yang diperoleh Liputansatu.id, Pasidi disebut hingga kini masih aktif berstatus ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
Tak hanya itu, ia juga dikabarkan masih menerima gaji meski telah menjadi terpidana.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait pengawasan dan tindak lanjut administrasi kepegawaian terhadap ASN yang telah divonis bersalah oleh pengadilan.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih, belum memberikan penjelasan resmi terkait status ASN tersebut.
Saat dikonfirmasi pewarta, pihak BKPSDM memilih bungkam dan belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. (Az)
