Wapres Gibran Soroti Ketidakseimbangan Distribusi Guru di Indonesia

- Reporter

Senin, 11 November 2024

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Jakarta, (Ist).

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyoroti adanya ketidakseimbangan distribusi guru di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa wilayah mengalami kekurangan tenaga pengajar, sementara daerah lainnya justru menghadapi kelebihan guru.

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan yang digelar di Jakarta pada Senin (11/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Gibran menegaskan bahwa permasalahan distribusi guru ini menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan.

“Ada provinsi yang kelebihan guru, ada juga yang kekurangan. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah untuk Pak Menteri,” kata Gibran dalam sambutannya di hadapan peserta rapat koordinasi.

Wapres Gibran juga menekankan bahwa meskipun kebijakan zonasi yang diterapkan oleh pemerintah merupakan langkah yang baik, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan jumlah guru yang tersedia di setiap daerah.

“Zonasi adalah program yang baik, tetapi harus memperhitungkan jumlah guru yang ada. Saya berharap, dalam rakor ini, Bapak/Ibu dapat memberikan masukan, karena distribusi guru kita belum merata,” ujar Gibran.

Selain itu, Gibran berharap agar kebijakan zonasi dapat diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Namun, ia mengakui bahwa penerapan zonasi belum dapat dilakukan di semua daerah, mengingat masih adanya ketidakseimbangan jumlah guru yang tersebar di berbagai provinsi.

“Zonasi memang program yang baik, tetapi mungkin belum dapat diterapkan di semua daerah,” tambahnya.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendidikan, khususnya terkait kebijakan zonasi dan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mu’ti menambahkan bahwa kedua isu ini menjadi perhatian utama yang sering dibicarakan di masyarakat.

“Kedua isu ini memang menjadi perhatian besar di masyarakat,” ujar Mu’ti.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dalam mengatasi ketidakseimbangan distribusi guru serta memperbaiki sistem zonasi pendidikan di Indonesia.

Editor : Agus Susanto

Berita Terkait

Di Tengah Kritik DPRD, Pemkab Tuban Tetap Anggarkan Hampir Rp50 Miliar untuk Dua RTH
Audit Kerugian Negara Rp1,3 Miliar, Kasus Kades Kepohagung Tuban Masuk Babak Baru
Salwa, Perenang Cilik Asal Tuban Juara Jawa Timur, Kini Siap Berlaga di Tingkat Nasional
Puluhan Jabatan Strategis di Pemkab Tuban Masih Kosong, Bupati Lindra Buka Suara
Penurunan Kualitas Gedung Baru Puskesmas Merakurak Perlu Uji Teknis, DPRD Tuban Siap Turun
Ironi Gedung PN Tuban Rp13,5 Miliar, Belum Dipakai Tapi Sudah Mulai Rusak
Kasus Dugaan Penjualan TKD Talangkembar:  Inspektorat Tuban Masih Hitung Kerugian Negara
Resmi Jadi Polresta, Bupati Tuban Harap Pelayanan Kepolisian Makin Profesional

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 20:24 WIB

Di Tengah Kritik DPRD, Pemkab Tuban Tetap Anggarkan Hampir Rp50 Miliar untuk Dua RTH

Minggu, 5 Juli 2026 - 02:01 WIB

Audit Kerugian Negara Rp1,3 Miliar, Kasus Kades Kepohagung Tuban Masuk Babak Baru

Jumat, 3 Juli 2026 - 18:37 WIB

Puluhan Jabatan Strategis di Pemkab Tuban Masih Kosong, Bupati Lindra Buka Suara

Kamis, 2 Juli 2026 - 23:25 WIB

Penurunan Kualitas Gedung Baru Puskesmas Merakurak Perlu Uji Teknis, DPRD Tuban Siap Turun

Kamis, 2 Juli 2026 - 19:02 WIB

Ironi Gedung PN Tuban Rp13,5 Miliar, Belum Dipakai Tapi Sudah Mulai Rusak

Berita Terbaru

Exit mobile version