Tuban – Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) yang dinilai tidak transparan memicu protes warga Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Puluhan warga menggeruduk Balai Desa Kesamben, Kamis siang (18/12/2025), menuntut keterbukaan pengelolaan keuangan HIPPA dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Aksi tersebut berlangsung di tengah rintik hujan. Proses mediasi antara warga dan pihak desa sempat berlangsung alot dan diwarnai perdebatan panas. Meski sempat terjadi adu argumen, situasi kembali kondusif. Namun hingga sore hari, pertemuan tersebut belum menghasilkan titik temu.
Mediasi Alot, Diskusi Belum Temui Solusi
Diskusi yang berlangsung hingga menjelang senja belum merumuskan solusi konkret atas tuntutan warga. Akhirnya, pertemuan dihentikan dan disepakati akan dilanjutkan dalam forum diskusi berikutnya.
Warga mendesak agar laporan keuangan HIPPA dan BUMDes dibuka secara transparan, mengingat selama lebih dari dua tahun tidak ada kejelasan LPJ yang bisa diakses masyarakat.
Pj Kades: Difasilitasi Atas Permintaan Warga
Penjabat (Pj) Kepala Desa Kesamben, Nugroho Priyo Susilo, mengatakan bahwa pertemuan tersebut digelar atas permintaan warga yang menginginkan keterbukaan pengelolaan keuangan desa.
“Pada dasarnya saya memfasilitasi warga karena meminta keterbukaan terkait BUMDes dan HIPPA, yang lebih dari dua tahun tidak ada kejelasan,” ujar Nugroho kepada awak media usai pertemuan.
Pria yang juga menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Plumpang itu berharap persoalan tersebut dapat segera terurai dan ditemukan solusi terbaik agar tidak melebar serta berlarut-larut.
Warga Soroti Dugaan Rapat Tertutup Sejak 2022
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Bathra Munyeng Kesamben, Lissunaryo, menyampaikan bahwa pertemuan siang itu belum membuahkan hasil.
Ia mengungkapkan, akar permasalahan bermula dari dugaan rapat tertutup yang dilakukan oleh sekitar 10 orang pada tahun 2022 lalu. Menurutnya, rapat tersebut tidak diketahui secara jelas agenda maupun hasil pembahasannya oleh masyarakat luas.
“Sejak rapat itu, LPJ dan keuangan HIPPA menjadi tidak jelas. Sudah lima kali panen, atau sekitar dua setengah tahun, tidak pernah ada LPJ,” tegas pria yang akrab disapa Haji Lis.
Haji Lis berharap pemerintah desa segera menjadwalkan pertemuan lanjutan agar persoalan tersebut dapat dibahas lebih mendalam dan menghasilkan solusi konkret.
“Harapan kami ada penjadwalan ulang diskusi, supaya ke depan bisa diperoleh solusi yang jelas dan tidak menggantung seperti sekarang,” pungkasnya. (Az)
Editor : Kief
