Tuban – Di tengah munculnya berbagai polemik terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekitar 3.000 warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Tuban, Jumat (26/06/2026). Mereka menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut sekaligus meminta pemerintah melakukan evaluasi tanpa menghentikan program.
Massa yang terdiri dari petani, peternak, pedagang, pelaku UMKM, hingga berbagai elemen masyarakat memadati kawasan DPRD Tuban dengan membawa spanduk dan banner berisi dukungan terhadap Program MBG.
Long March Menuju DPRD Tuban
Sebelum bergerak menuju kantor DPRD, peserta aksi berkumpul di Jalan Teuku Umar sekitar pukul 08.30 WIB. Selanjutnya mereka melakukan long march secara tertib sambil menyampaikan aspirasi mengenai pentingnya keberlanjutan Program MBG.
Koordinator aksi, Kurniawan, mengatakan program tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak sebagai penerima, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Program ini tidak hanya menyasar anak-anak sebagai penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Petani tidak lagi kebingungan menjual hasil panen, pedagang dan UMKM ikut merasakan dampaknya, begitu juga peternak,” ujarnya.
Dukung Evaluasi, Tolak Penghentian Program
Kurniawan menegaskan pihaknya mendukung penuh evaluasi apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG.
Namun, menurutnya, evaluasi tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang dinilai telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Kalau memang ada dugaan penyelewengan atau korupsi, segera evaluasi dan tindak tegas sesuai hukum. Jangan sampai kesalahan oknum justru menghentikan program yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga mengajak DPRD Kabupaten Tuban menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen mendukung keberlanjutan Program MBG sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pelaksanaannya.
“Kami mendukung evaluasi terhadap tata kelola, agar penerima manfaat sesuai data pemerintah dan pelaksanaannya semakin baik,” katanya.
Kurniawan membantah tudingan yang menyebut peserta aksi merupakan massa bayaran.
Menurutnya, seluruh peserta hadir secara sukarela karena merasakan dampak positif Program MBG terhadap sektor pertanian, peternakan, perdagangan, dan UMKM.
“Ini murni aksi masyarakat. Ada petani, pedagang, pelaku UMKM, peternak dan berbagai elemen lainnya. Kami hadir karena merasakan manfaat program ini, bukan karena kepentingan tertentu,” tandasnya.
DPRD Akan Teruskan Aspirasi ke Pemerintah Pusat
Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Sugiantoro, mengapresiasi aksi damai yang berlangsung tertib tersebut. Ia memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pemerintah pusat karena Program MBG merupakan kebijakan nasional.
“Karena ini merupakan program pusat, jadi tuntutan para aksi ini akan kami teruskan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurutnya, Program MBG merupakan kebijakan yang baik karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Meski demikian, evaluasi terhadap pelaksanaannya tetap diperlukan agar program berjalan semakin optimal.
DPRD Minta Cek Data Mitra di Portal BGN
Saat disinggung mengenai dugaan adanya anggota DPRD Tuban yang memiliki dapur MBG, Sugiantoro mengaku belum mengetahui secara pasti.
“Kalau itu cek sendiri ya, karena saya kurang tahu. Di DPRD ada 50 anggota, silakan dikonfirmasi satu per satu,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Tuban, Lutfi Firmansyah, menyarankan agar masyarakat mengecek informasi mengenai yayasan maupun mitra penyelenggara Program MBG melalui portal Badan Gizi Nasional (BGN).
“Di portal BGN nanti akan muncul nama yayasan dan nama mitra. Jika di situ ada nama anggota DPRD Tuban, silakan dikonfirmasi. Karena kalau hanya asumsi masyarakat itu boleh saja, tetapi harus berdasarkan fakta dan data,” tegasnya. (Az)
