Situbondo – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turun langsung ke Kabupaten Situbondo untuk merespons laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran perairan yang diduga berasal dari aktivitas pengolahan rumput laut PT Fuyuan Biologi Technology.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas industri berjalan sesuai ketentuan lingkungan. PT Fuyuan pun menyatakan siap menjalankan seluruh rekomendasi yang diberikan KKP dalam waktu 14 hari.
KKP Turun ke Lapangan dan Ambil Sampel Air
Tim Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP telah berada di Situbondo sejak Senin untuk melakukan pengawasan lapangan.
Selain menghimpun keterangan dari berbagai pihak, petugas juga mengambil sampel air di sejumlah titik yang menjadi lokasi prioritas sesuai standar operasional dan metodologi ilmiah.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP RI, Dr. Sahono Budianto, mengatakan kehadiran tim merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat mengenai indikasi pencemaran di kawasan pesisir.
“Tim kami sudah mengumpulkan informasi, meminta keterangan, dan mengambil beberapa sampel air di titik-titik yang menjadi perhatian. Semua dilakukan sesuai SOP. Selanjutnya kami akan menjalankan langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya, Jumat (26/06/2026).
Perusahaan Diminta Benahi Sistem Pengolahan Limbah
Menurut Sahono, hasil pengawasan di lapangan menghasilkan sejumlah catatan teknis yang wajib segera dipenuhi perusahaan.
Fokus utama perbaikan adalah sistem pengolahan limbah agar air yang dibuang ke laut telah memenuhi baku mutu lingkungan.
“Prinsipnya adalah melakukan perbaikan pada proses pengolahan limbah sehingga air yang keluar dari outlet sudah sesuai kualitas air yang dipersyaratkan. Ada perlakuan teknis, baik dari sisi kimia maupun sarana-prasarana, yang harus segera dilakukan perusahaan,” jelasnya.
KKP bersama Pemerintah Kabupaten Situbondo memberikan tenggat waktu selama 14 hari kepada perusahaan untuk menyelesaikan seluruh langkah perbaikan.
Selama proses tersebut, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan harian (daily report) kepada KKP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo.
Bupati Situbondo: Investasi Harus Sejalan dengan Perlindungan Lingkungan
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menegaskan pemerintah daerah akan mengawal penuh proses perbaikan tersebut.
Menurutnya, seluruh komitmen yang diminta pemerintah telah disanggupi oleh pihak PT Fuyuan Biologi Technology.
“Komitmen-komitmen yang harus diselesaikan sudah disampaikan dan pihak PT Fuyuan Biologi Technology telah menyanggupinya. Bahkan tindak lanjutnya berupa daily report akan disampaikan kepada kami melalui Dinas Lingkungan Hidup dan juga kepada KKP,” kata Mas Rio.
Ia menegaskan Situbondo tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi dunia usaha. Namun, iklim investasi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan dan perlindungan lingkungan.
“Kami tetap menjaga iklim investasi. Sejak awal saya mencanangkan Situbondo menjadi daerah yang business friendly. Tetapi laporan dan aduan masyarakat juga harus dicermati sebagai bagian dari komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Mas Rio menambahkan, keberadaan investor diharapkan mampu menjadi contoh penerapan industri yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.
“Saya ingin memastikan perusahaan memiliki komitmen. Bahkan kalau bisa menjadi percontohan bagi perusahaan lainnya. Pengembangan daerah harus berbasis pada penegakan aturan,” ujarnya.
PT Fuyuan Optimistis Tuntaskan Perbaikan
Manajer QA/QC PT Fuyuan Biologi Technology, Rony, memastikan perusahaan menerima seluruh rekomendasi pemerintah dan siap menuntaskannya sesuai tenggat waktu yang diberikan.
“Kami dari PT Fuyuan berkomitmen menyelesaikan seluruh saran dari Kementerian KKP dan Pak Bupati. Proses perbaikannya kami optimistis dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari dan perkembangan akan kami laporkan setiap hari,” katanya.
KKP: Limbah Boleh Dialirkan ke Laut Jika Memenuhi Baku Mutu
Dalam kesempatan tersebut, KKP juga mengedukasi masyarakat bahwa tidak seluruh limbah industri dilarang dialirkan ke laut.
Air limbah dapat dibuang ke perairan apabila telah melalui proses pengolahan dan memenuhi baku mutu kualitas air yang telah ditetapkan pemerintah.
Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan perbaikan yang dilakukan perusahaan selama masa evaluasi guna memastikan aktivitas industri tetap berjalan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan pesisir. (Fia)
