Situbondo – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Situbondo menghadapi tantangan serius. Sebanyak 41 titik pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung program tersebut dilaporkan belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Bahkan, sebagian besar proyek disebut belum bergerak sama sekali, memicu kekhawatiran tertundanya implementasi program nasional yang dinanti masyarakat.
Satgas MBG Soroti Mandeknya Pembangunan Dapur
Kondisi tersebut kini menjadi perhatian khusus Satgas MBG Kabupaten Situbondo. Ketua Satgas MBG Situbondo, Akhmad Yulianto, menegaskan bahwa keterlambatan pembangunan dapur tidak bisa dibiarkan berlarut karena berpotensi menghambat distribusi manfaat program, khususnya bagi kalangan pelajar yang menjadi sasaran utama.
“Hingga saat ini masih ada 41 titik pembangunan SPPG yang belum jelas progresnya, bahkan bisa dikatakan tidak ada perkembangan sama sekali,” ujar Yuli, Selasa (12/05/2026).
Sebagai langkah evaluasi, Satgas MBG menjadwalkan pemanggilan seluruh mitra pelaksana pembangunan pada Selasa, 19 Mei mendatang. Dalam forum tersebut, para mitra akan diminta memberikan penjelasan sekaligus komitmen terkait keberlanjutan proyek.
“Kalau tidak ada keseriusan, tentu kami siapkan langkah tegas, termasuk kemungkinan cut-off atau penghentian kerja sama,” tegasnya.
Tak hanya itu, Satgas juga membuka peluang mengganti mitra lama dengan mitra baru agar pembangunan dapur MBG dapat segera dipercepat. Menurut Yuli, percepatan ini penting karena program MBG tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga memiliki efek ekonomi berantai bagi masyarakat lokal.
“Program ini punya spread effect ekonomi yang besar. Kami ingin ekonomi di Situbondo ikut bergerak melalui pelaksanaan MBG,” tambahnya.
Kendala Material dan Pendanaan Jadi Hambatan
Di lapangan, kebutuhan terhadap program MBG disebut semakin mendesak. Banyak orang tua dan pihak sekolah mulai mempertanyakan kapan para siswa dapat menikmati program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut.
Sementara itu, Koordinator Wilayah MBG Situbondo, M. Haikal Rizky, mengungkapkan bahwa persoalan utama pembangunan berasal dari dua faktor utama, yakni keterbatasan material dan lemahnya dukungan pendanaan.
“Rata-rata kendalanya ada pada material, karena sebagian bahan harus didatangkan dari luar negeri sehingga pembangunan terhambat. Selain itu, kemampuan finansial investor di beberapa titik juga belum memadai,” jelas Haikal.
Ia menyebut proyek dapur yang mengalami stagnasi tersebar di seluruh 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo, sehingga persoalan tersebut memerlukan penanganan serius dan terkoordinasi.
Untuk itu, pihaknya kini menggandeng unsur Forkopimda, Forkopimcam, serta Satgas MBG guna melakukan percepatan penyelesaian proyek. Jika dalam evaluasi pekan depan para pengelola yayasan atau mitra tidak menunjukkan itikad baik, persoalan tersebut akan dilaporkan ke tingkat pusat.
“Kalau memang tidak ada itikad baik untuk hadir dan menyelesaikan persoalan ini, kami akan laporkan ke pimpinan pusat. Semua opsi, termasuk penghentian kerja sama, sangat mungkin dilakukan,” pungkas Haikal.
Mandeknya puluhan dapur MBG ini menjadi ujian awal bagi implementasi program strategis nasional di daerah. Kini, masyarakat Situbondo menanti langkah konkret pemerintah agar janji makan bergizi gratis bagi ribuan siswa tidak berhenti sebatas wacana. (Fia)
