Kades Sidomukti Lamongan Ditahan Terkait Pungli Sertifikat Tanah

- Reporter

Rabu, 25 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Desa Sidomukti, Lamongan, tersangka pungli setifikat tanah,(Ist).

Kepala Desa Sidomukti, Lamongan, tersangka pungli setifikat tanah,(Ist).

LAMONGAN, JATIM – Kepala Desa (Kades) Sidomukti, Kecamatan Lamongan, berinisial ES (50), resmi ditahan oleh pihak kepolisian atas dugaan kasus pungutan liar (pungli). Peristiwa ini bermula pada 29 Maret 2023, dengan korban berinisial HB (57).

Kapolres Lamongan, AKBP Bobby A Condroputra, mengungkapkan bahwa korban yang memiliki dua bidang tanah di Desa Sidomukti mengajukan pengurusan sertifikat tanah di kantor desa karena dokumennya masih berstatus petok C. Sertifikat tersebut diperlukan korban untuk menjual tanah kepada pengembang perumahan.

“Korban ingin meningkatkan legalitas surat tanah dari petok C ke sertifikat. Oleh karena itu, korban menghubungi kepala desa,” ujar Bobby pada Selasa (24/12/2024).

Tersangka ES menyanggupi pengurusan sertifikat tersebut, tetapi meminta fee sebesar Rp 210 juta. Korban yang tidak memiliki alternatif lain menyetujui permintaan tersebut. Uang diberikan secara bertahap melalui transfer dengan dalih digunakan untuk kas desa.

Baca juga: Terkait Kasus Penggelapan Aset Desa, Mantan Kades Sekapuk Ditangkap Polres Gresik

Namun, sertifikat tanah yang dijanjikan tak kunjung selesai. Merasa dirugikan, korban akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi, yang kemudian menetapkan ES sebagai tersangka.

“Dalih tersangka uang itu untuk kas desa dan administrasi, tetapi kenyataannya digunakan untuk kepentingan pribadi,” jelas Bobby.

Penyelidikan dan Barang Bukti Pungli

Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi mengantongi dua alat bukti dan memeriksa 17 saksi, termasuk keterangan saksi ahli. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, seperti bukti transfer senilai Rp 210 juta, satu unit iPhone, dan 20 dokumen terkait.

Baca juga: Pemkab dan DPRD Lamongan Sepakati Raperda APBD 2025

Kasat Reskrim Polres Lamongan, AKP I Made Suryadinata, menjelaskan bahwa tersangka dijerat Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ancaman hukumannya adalah penjara paling singkat 4 tahun dan maksimal 20 tahun,” tegas Made.

Kasus Pungli di Desa: Sebuah Perhatian Serius

Kasus pungli seperti ini menambah daftar panjang pelanggaran hukum oleh aparat desa. Masyarakat diimbau untuk melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan agar tidak terjebak dalam praktik korupsi.

Editor : Agus Susanto

Berita Terkait

Penagihan Angsuran Berujung Mencekam, Karyawan PNM Mekar di Tuban Dihajar Keris
Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, 73 Personel Polresta Tuban Dikerahkan
Gerindra Tuban Dorong Dasco Jadi Wakil Presiden
PDIP Tuban Gerakkan PPSN 2026, Bidik Rekor MURI Libatkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah
Jalan Ponco-Jatirogo Tuban Prioritas Diperbaiki Pemprov Jatim
Jalan Berlubang Akibat Kendaraan Berat, Bupati Tuban : Akan Kita Cor
DPC PPP Kota Kediri Tegaskan Sikap Ikuti Keputusan DPP
Wartawan di Tuban Laporkan Polisi Soal Dugaan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 22:22 WIB

Penagihan Angsuran Berujung Mencekam, Karyawan PNM Mekar di Tuban Dihajar Keris

Senin, 16 November 2026 - 22:13 WIB

Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, 73 Personel Polresta Tuban Dikerahkan

Senin, 16 November 2026 - 22:07 WIB

Gerindra Tuban Dorong Dasco Jadi Wakil Presiden

Sabtu, 14 November 2026 - 17:12 WIB

PDIP Tuban Gerakkan PPSN 2026, Bidik Rekor MURI Libatkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah

Jumat, 13 November 2026 - 20:46 WIB

Jalan Ponco-Jatirogo Tuban Prioritas Diperbaiki Pemprov Jatim

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPRD Tuban dari Fraksi Gerindra, Luthfi Firmansyah, (Foto: Ist).

Politik

Gerindra Tuban Dorong Dasco Jadi Wakil Presiden

Senin, 16 Nov 2026 - 22:07 WIB