Situbondo – Kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan ekspor benih bening lobster (BBL) kembali memunculkan perdebatan di kalangan pelaku usaha perikanan nasional. Salah satu suara tegas datang dari pengusaha kelautan asal Situbondo, HRM Khalilur R. Ab. S, pemilik BALAD Grup, yang mendorong Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru untuk menggantikan kebijakan lama.
Menurut Khalilur, langkah tersebut diperlukan agar kebijakan baru lebih berpihak kepada penguatan sektor budidaya nasional. Ia menilai, ekspor benih lobster sebaiknya dihentikan total, dan diganti dengan ekspor lobster hasil budidaya berukuran minimal 50 gram.
“Jika Presiden Prabowo menerbitkan Perpres tentang penghentian ekspor BBL dan menggantinya dengan ekspor lobster 50 gram ke atas, maka industri budidaya lobster akan tumbuh pesat di dalam negeri,” tegas Khalilur, Senin (13/10/2025).
Nilai Ekonomi Lebih Tinggi dan Dampak Nasional
Khalilur menjelaskan, kebijakan baru yang berbasis pada ekspor hasil budidaya akan menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia. Selain memperkuat posisi negara dalam rantai pasok global, kebijakan itu juga akan menjaga hubungan baik dengan negara mitra, seperti Vietnam, yang selama ini menjadi salah satu pusat pembesaran lobster dari benih Indonesia.
“Kita tidak harus mengirim benih untuk dibesarkan di luar negeri. Justru kita harus membesarkan sendiri dan menjual hasil akhirnya. Dengan begitu, keuntungan dan lapangan kerja tetap di Indonesia,” tambahnya.
Rencana Besar BALAD Grup di Teluk Kangean
Sebagai bentuk komitmen nyata, BALAD Grup tengah menyiapkan proyek strategis pengembangan budidaya lobster di Teluk Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura. Kawasan ini dipilih karena memiliki potensi laut yang luas, tenang, dan ideal untuk pengembangan perikanan budidaya skala besar.
“Kami ingin menjadikan Indonesia sebagai Raja Budidaya Laut Dunia, dengan fokus pada lima komoditas unggulan: rumput laut, lobster, teripang, kerapu, dan kerang,” ujar Khalilur penuh optimisme.
Dukungan Infrastruktur dan Anak Perusahaan
Melalui anak perusahaannya, Bandar Rumput Laut Nusantara Grup (BRULANTARA Grup), BALAD telah memulai proyek pengembangan rumput laut skala besar di wilayah Kangean, dengan target area budidaya mencapai 50.000 hektare. Program ini diharapkan menjadi fondasi penguatan ekonomi berbasis hasil laut berkelanjutan.
Selain itu, BALAD Grup juga tengah merambah budidaya kerang putih untuk ekspor ke Tiongkok dan kerang coklat sebagai pakan alami bagi lobster. Sementara itu, komoditas teripang akan dikembangkan melalui kerja sama teknologi dengan perusahaan asal Tiongkok.
“Akhir Oktober 2025 kami akan mengirim tim ke Tiongkok untuk mempelajari teknologi budidaya teripang berbasis keramba jaring apung,” ujarnya.
Untuk komoditas kerapu, pengembangan akan dimulai Desember 2025 melalui anak perusahaan Bandar Kerapu Nusantara Grup (BAKERA Grup).
Baca Juga:
Menuju Ekonomi Kelautan Berkeadilan Sosial
Khalilur menegaskan bahwa seluruh strategi bisnis BALAD Grup tidak hanya berorientasi pada keuntungan komersial semata, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi laut yang berkeadilan sosial. Pihaknya berkomitmen memberdayakan nelayan lokal, membuka lapangan kerja, dan memastikan kelestarian ekosistem laut.
“Dengan semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, BALAD Grup berkomitmen membangun industri perikanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing global,” pungkasnya.
Konteks Nasional: Momentum Transformasi Industri Lobster
Sejak kebijakan ekspor BBL diberlakukan ulang beberapa tahun lalu, Indonesia menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan ekosistem laut. Usulan BALAD Grup ini menambah warna baru dalam wacana nasional: mengubah pola ekspor bahan mentah menjadi ekspor produk bernilai tinggi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama hasil laut tropis dunia. (Fia)
Editor : Kief
