Tuban – Beban anggaran pemerintah desa di Kabupaten Tuban yang semakin ketat ikut menyeret persoalan biaya layanan internet desa, tak hanya itu kecepatan internetnya juga menjadi sorotan. Keluhan para kepala desa akhirnya dibawa ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban hingga menghasilkan renegosiasi tarif layanan internet bersama PT PLN Icon Plus.
Komisi II DPRD Kabupaten Tuban memfasilitasi rapat renegosiasi perjanjian kerja sama layanan internet desa yang melibatkan pemerintah desa se-Kabupaten Tuban dengan PLN Icon Plus. Rangkaian pembahasan tersebut berlangsung mulai hari ini (23/09/2026) hingga tiga hari kedepan.
Hasilnya, penyedia jasa menyepakati efisiensi tarif sekitar 5 persen. Paket layanan yang sebelumnya dibanderol 2,5 juta rupiah per bulan kini turun menjadi 2,37 juta rupiah per bulan.
Namun, desa memiliki opsi penghematan yang lebih besar, bagi desa yang memilih menonaktifkan layanan Internet Broadband Corporate atau Wi-Fi publik dan hanya mempertahankan jaringan privat Metronet untuk kebutuhan sistem pemerintahan, biaya bulanan dapat ditekan menjadi sekitar 1,223 juta rupiah. Skema tersebut menjadi angin segar bagi desa yang tengah melakukan pengetatan belanja akibat berkurangnya anggaran desa.
Baca Juga:
Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, mengatakan renegosiasi dilakukan setelah pihaknya menerima banyak keluhan dari kepala desa terkait tingginya beban pembiayaan layanan internet di tengah kondisi anggaran desa yang mengalami penurunan. “Banyak keluhan dari kepala desa karena anggaran desa saat ini berkurang jauh. Mereka meminta kami menjembatani agar bisa menekan harga pelayanan internet,” kata Fahmi usai rapat.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut harga, pemerintah desa tetap membutuhkan jaringan tertutup atau Metronet untuk mendukung layanan pemerintahan berbasis digital, termasuk penggunaan Siskeudes Link. Karena itu, desa tidak dapat serta-merta menghentikan seluruh layanan yang selama ini digunakan untuk menunjang sistem tersebut.
“Teman-teman desa tidak bisa begitu saja putus kerja sama dengan Icon Plus, karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Apalagi untuk penggunaan Siskeudes Link yang wajib menggunakan jaringan tertutup,” jelasnya.
Sementara untuk desa yang berada di wilayah blank spot, Fahmi memastikan kebutuhan jaringan tetap menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. “Adapun untuk wilayah blank spot, pemenuhan jaringan dipastikan tetap berjalan,” sambungnya.
Tak hanya soal tarif, DPRD Tuban juga menyoroti kualitas pelayanan. Dalam renegosiasi, PLN Icon Plus disebut memiliki komitmen untuk memperbaiki layanan sekaligus memberikan konsekuensi terhadap tagihan apabila terjadi gangguan jaringan.
Fahmi mengatakan, mekanisme tersebut telah dituangkan dalam perjanjian baru. Ketika terjadi gangguan dan telah dilaporkan oleh pihak desa, tagihan akan disesuaikan.
“Ada perjanjian ulang tadi, di dalam perjanjian semua sudah disebutkan bahwa ketika memang jaringan internetnya trouble dan pihak desa melaporkan kejadian itu, secara otomatis tagihannya juga berkurang,” tegas politikus PKB tersebut.
Ia menambahkan, Komisi II DPRD Tuban akan tetap mengawal pelaksanaan kesepakatan tersebut. Terutama memastikan penurunan biaya tidak justru diikuti penurunan kualitas pelayanan kepada pemerintah desa.
Di sisi lain, Manager Penjualan dan Pemasaran SBU Jawa Timur PT PLN Icon Plus, Arif, mengatakan penyesuaian tarif merupakan hasil evaluasi terhadap operasional perusahaan. Menurutnya, efisiensi dilakukan tanpa mengurangi standar pelayanan maupun aspek keamanan data yang digunakan dalam sistem pemerintahan desa.
“Kami betul-betul memberikan harga maupun layanan terbaik. Penyesuaian tarif ini didasarkan pada re-evaluasi operasional tanpa mengurangi kualitas layanan maupun jaminan keamanan data Siskeudes,” ujar Arif.
PLN Icon Plus, lanjut dia, juga memastikan dukungan jaringan fiber optik terus dikembangkan hingga wilayah pedesaan. Tim teknis di lapangan disebut akan memberikan respons terhadap laporan gangguan jaringan yang dialami desa.
Kesepakatan tersebut mendapat apresiasi dari Persatuan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Tuban. Ketua Papdesi Tuban, Tomo, menilai hasil renegosiasi memberikan ruang bagi desa untuk melakukan penghematan di tengah kondisi fiskal yang semakin terbatas.
Opsi mempertahankan jaringan privat dengan biaya sekitar Rp1,2 juta per bulan dinilai cukup membantu desa. Sementara kebutuhan internet publik dapat disesuaikan dengan kemampuan serta kebijakan masing-masing pemerintah desa.
“Kami berterima kasih kepada DPRD Tuban yang telah menjembatani upaya renegosiasi harga ini. Ini sangat berarti bagi kestabilan keuangan desa,” ungkap Tomo yang juga Kepala Desa Rayung, Kecamatan Senori.
Rangkaian renegosiasi ini sebelumnya diawali sejumlah rapat persiapan dan koordinasi yang digelar DPRD Tuban. Dalam pembahasan tindak lanjut anggaran layanan internet desa dan renegosiasi kerja sama tersebut, Komisi II melibatkan Dinas Sosial P3A dan PMD, Dinas Kominfo dan Persandian, Bagian Hukum Setda Tuban, para camat, hingga seluruh kepala desa secara bertahap sesuai jadwal.
Kini, perhatian bergeser pada pelaksanaan kesepakatan. Sebab, bagi pemerintah desa, efisiensi tarif bukan sekadar angka di atas kertas. Di tengah ruang anggaran yang semakin sempit, setiap penghematan menjadi bagian penting untuk menjaga agar pelayanan pemerintahan desa tetap berjalan tanpa menambah tekanan pada keuangan desa. (Az/Kiev)
Editor : Mukhyidin Khifdi
