Tuban – Suara sirene dan kobaran api di kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Kamis siang (16/10/2025), bukan hanya mengguncang industri energi. Getarannya menjalar hingga ke hati warga Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu — desa yang hidup berdampingan dengan kompleks kilang raksasa itu.
Bagi warga, insiden itu membuka kembali luka lama: relasi timpang antara desa dan perusahaan, antara masyarakat yang tinggal di bawah bayang-bayang industri dengan korporasi yang berdiri megah di atasnya.
Warga Panik, Perusahaan Diam
Kepala Desa Tasikharjo, Damuri, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dengan suara bergetar, ia menuturkan bagaimana ratusan warganya berlarian menyelamatkan diri ketika api mebakar area kilang.
“Kami sebagai kades tetap akan menuntut TPPI, karena ini menyangkut keselamatan warga. Saya tahu BUMN harus kita lindungi, tapi BUMN juga wajib melindungi rakyat,” ujarnya tegas kepada LiputanSatu.id.
Menurutnya, saat kobaran api terjadi sekitar pukul 12.00 WIB, tidak ada sirene bahaya maupun instruksi evakuasi resmi dari pihak perusahaan. Warga panik tanpa panduan, sementara akses komunikasi dengan pihak TPPI disebutnya tidak terhubung.
“Saya hubungi beberapa kali, tidak ada jawaban. Akhirnya warga mengevakuasi diri sendiri,” kata Damuri, menahan emosi.
Relasi yang Retak: Desa Merasa Ditinggalkan
Bagi Damuri, diamnya perusahaan bukan sekadar kelalaian, tapi bukti pengabaian terhadap tanggung jawab sosial dan kemanusiaan.
“Warga di sekitar kilang bukan sekadar penonton. Mereka hidup berdampingan dengan risiko industri besar, tapi tidak pernah dilibatkan dalam mitigasi bencana,” sindirnya.
Ia mengungkapkan bahwa dialog soal relokasi warga telah lama macet. “Sebelum kebakaran ini kami sudah ingin mengadakan pertemuan, tapi tak pernah ditanggapi. Sekarang kebakaran terjadi dan warga kami yang kena dampak,” ujarnya tajam.
Kini, Damuri berencana melayangkan surat resmi ke DPRD Tuban, Bupati, hingga Kementerian terkait untuk menuntut pertanggungjawaban TPPI.
“Ini bukan protes emosional, tapi tuntutan logis demi keselamatan warga,” tegasnya.
Pernyataan TPPI Dinilai Tak Menjawab Substansi
Menanggapi tudingan tersebut, Manager CSR & Comrel PT TPPI, Tinoto Hadi Sucipto, menyebut pihaknya telah berupaya membantu warga dengan menyediakan bus untuk evakuasi.
“Dari perusahaan melihat situasi dan kondisi belum sampai untuk di-declare evakuasi. Tapi kami sudah mengirimkan bus untuk membantu warga,” ujarnya.
Namun pernyataan itu justru memperuncing kekecewaan. Di mata warga, bus tanpa instruksi resmi hanyalah bukti ketidaksiapan manajemen menghadapi situasi darurat.
“Kalau belum ada perintah resmi, warga mana berani naik bus itu? Mereka sudah ketakutan, tidak ada arahan,” keluh seorang warga yang enggan disebut namanya.
Baca Juga:
Warga Siap Aksi, Minta Kompensasi dan Transparansi
Nada protes juga datang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tasikharjo, Mochammad Soleh, yang menegaskan bahwa tidak ada sosialisasi maupun sistem peringatan dini yang melibatkan masyarakat sekitar.
“Cari kerja di sana susah, tapi kalau ada masalah seperti ini warga kami yang pertama kena dampaknya,” ucapnya getir.
Ia mendesak agar perusahaan memberikan kompensasi bagi warga terdampak, sekaligus membuka ruang dialog yang selama ini tertutup.
“Kalau aspirasi masyarakat terus diabaikan, kami akan turun aksi,” ancamnya.
Ketegangan Baru di Bumi Kilang
Meski api telah padam, bara ketegangan sosial antara Desa Tasikharjo dan TPPI belum benar-benar reda. Warga kini menuntut transparansi, mitigasi bencana, dan jaminan keselamatan dari perusahaan yang beroperasi di tengah permukiman mereka.
Desa merasa tak lagi cukup dengan janji CSR atau pernyataan normatif. Mereka ingin bukti nyata bahwa nyawa warga tak lebih murah dari setetes minyak yang diolah di kilang itu. (Az)
Editor : Kief
