Jakarta – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara mulai mendapat sorotan serius. Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual, penyalahgunaan kewenangan, hingga alur perintah di balik dugaan praktik tersebut.
KAHMI menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebatas pelanggaran hukum biasa. Jika dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum, akses ilegal, hingga penghapusan bukti elektronik terbukti, tindakan tersebut berpotensi menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara, keamanan informasi strategis, dan stabilitas nasional.
Koordinator Presidium MN KAHMI, KH Romo Muhammad Syafei, menegaskan bahwa kasus tersebut menyangkut kehormatan kepemimpinan nasional sekaligus integritas institusi pemerintahan.
Baca Juga:
“MN KAHMI memandang persoalan ini sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan bangsa dan stabilitas politik nasional, sekaligus pelanggaran fundamental terhadap etika bernegara,” ujarnya dalam pernyataan sikap di Jakarta.
Menurut Romo Syafei, perlindungan terhadap kepala negara dan informasi strategis pemerintahan merupakan bagian penting dari menjaga kepentingan nasional. Karena itu, MN KAHMI menyatakan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga marwah kepemimpinan nasional serta memastikan keamanan institusi kepresidenan.
Namun, dukungan tersebut juga harus diikuti dengan penegakan hukum yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
MN KAHMI secara khusus mendorong Polri, terutama penyidik Bareskrim, menggunakan pendekatan scientific crime investigation dalam mengungkap perkara tersebut. Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses penyidikan berbasis bukti ilmiah, bukan sekadar asumsi maupun spekulasi.
KAHMI mengingatkan agar penyidikan tidak hanya menyasar pihak yang diduga menjalankan tindakan teknis. Aparat juga perlu menelusuri kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, motif, alur instruksi, serta pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan.
Dengan demikian, pengungkapan perkara tidak berhenti pada siapa yang melakukan, tetapi juga menjawab siapa yang memerintahkan, bagaimana praktik itu berlangsung, dan apakah terdapat jaringan atau kepentingan tertentu di belakangnya. Seluruhnya tetap harus didasarkan pada alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di luar penanganan perkara, KAHMI turut menyoroti pentingnya pembenahan sistem keamanan informasi negara. Pemerintah didorong memperkuat pertahanan siber, pengawasan akses data, serta mekanisme audit keamanan di seluruh lingkungan pemerintahan, termasuk sektor pertahanan dan militer.
Bagi KAHMI, keamanan informasi negara bukan sekadar urusan teknologi. Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan pimpinan negara, kerahasiaan kebijakan strategis, hingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.
Di tengah berkembangnya informasi mengenai dugaan kasus tersebut, MN KAHMI juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum terverifikasi. Publik diminta memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional tanpa membiarkan dinamika perkara mengganggu persatuan nasional maupun pelayanan publik.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketenangan, merawat persatuan nasional, dan mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum yang berwenang,” kata Romo Syafei.
MN KAHMI menegaskan akan terus mengawal proses hukum kasus tersebut. Organisasi ini menilai pengungkapan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci agar persoalan dugaan penyadapan tidak menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.
Sebab, ketika keamanan informasi strategis negara dipertaruhkan, publik tidak cukup hanya disuguhi pernyataan bahwa penyelidikan sedang berjalan. Pengungkapan yang terang, berbasis bukti, dan menjangkau seluruh pihak yang terbukti terlibat menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan sekaligus kepercayaan terhadap negara. (Az/Kiev)
Editor : Mukhyidin Khifdi
