Tulungagung – Persoalan bantuan jaminan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pemberdayaan perempuan menjadi sejumlah aspirasi yang mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arif Zainudin.
Dalam agenda penjaringan aspirasi tersebut, Arif turun langsung menemui masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 6 yang meliputi Kecamatan Ngantru, Karangrejo, dan Kauman.
Tak sekadar menampung keluhan warga, reses kali ini juga menjadi ruang untuk membahas sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari penguatan organisasi, pengembangan UMKM, hingga akses pelayanan kesehatan bagi keluarga kurang mampu.
Baca Juga:
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah ketepatan data penerima bantuan iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Arif menilai, validasi data kesejahteraan masyarakat perlu segera dibenahi agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan hanya karena persoalan administrasi.
Ia secara khusus mendesak Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung untuk melakukan pemutakhiran serta sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), termasuk penyesuaian berdasarkan desil tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat kurang mampu justru mengalami kendala administratif saat membutuhkan pelayanan kesehatan akibat persoalan ketidaksesuaian data,” tegas Arif.
Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar program bantuan pemerintah tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerimanya.
Di sektor ekonomi, aspirasi warga juga banyak berkaitan dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebutuhan pelatihan produktif, pendampingan legalitas usaha, hingga penguatan pemasaran digital menjadi beberapa hal yang disampaikan masyarakat.
Arif menilai, dukungan tersebut diperlukan agar pelaku usaha lokal memiliki kemampuan lebih baik dalam mengembangkan produk sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.
Sementara dalam bidang pemberdayaan perempuan, masyarakat mengusulkan pelatihan keterampilan pengolahan pangan serta peningkatan kemampuan mengelola keuangan keluarga. Program semacam ini diharapkan dapat membuka peluang usaha sekaligus memperkuat ekonomi rumah tangga.
Aspirasi lainnya menyentuh sektor sosial, budaya, dan keagamaan. Warga berharap adanya fasilitasi bantuan sarana dan prasarana bagi lembaga sosial maupun keagamaan, serta dukungan terhadap kegiatan pelestarian seni dan budaya lokal.
Di sisi lain, Arif juga menekankan pentingnya memperkuat konsolidasi organisasi PKB di wilayah Dapil 6. Pemantapan struktur kepengurusan, mulai tingkat ranting hingga Pengurus Anak Cabang (PAC), dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan pendampingan masyarakat.
Ia berharap kader partai semakin aktif berada di tengah masyarakat, sehingga berbagai persoalan warga dapat tersampaikan dan dikawal melalui jalur legislatif. Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses tersebut, lanjut Arif, akan menjadi bahan perjuangan melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dengan tetap mempertimbangkan kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Baginya, reses bukan sekadar agenda rutin anggota dewan untuk bertemu konstituen. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab wakil rakyat untuk mendengar persoalan masyarakat sekaligus mengawal tindak lanjutnya. Arif menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan berbagai kebutuhan warga Ngantru, Karangrejo, dan Kauman agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan masuk dalam prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung. (Hr/Kiev)
Editor : Mukhyidin Khifdi
