Tuban – Klaim distribusi LPG 3 kg oleh PT Pertamina Patra Niaga justru berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Di sejumlah wilayah Kabupaten Tuban, warga masih mengeluhkan kelangkaan gas melon, bahkan harganya melambung hingga Rp40 ribu per tabung.
Gunawan, salah seorang warga, mengaku kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi di kampungnya. Kalaupun tersedia, harga yang ditawarkan jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Di toko kelontong yang ada stok LPG dijual sampai Rp40 ribu per tabung. Padahal katanya distribusikan sudah ditambah,” ujarnya.
Warga Terpaksa Cari ke Luar Daerah
Kelangkaan ini bukan terjadi sesaat. Rizky, warga lainnya, menyebut kondisi tersebut sudah berlangsung sejak sebelum Lebaran.
Ia bahkan harus mencari LPG hingga ke luar daerah, tepatnya ke wilayah Bojonegoro.
“Kalau kabarnya sudah didistribusikan tapi kok masih langka, itu yang salah beritanya atau memang disembunyikan tabungnya,” ucapnya.
Pemerintah Klaim Stok Aman, Tapi Pengawasan Dipertanyakan
Sebelumnya, pihak PT Pertamina Patra Niaga menyatakan stok LPG bersubsidi di tingkat agen maupun pangkalan dalam kondisi aman dan harga masih sesuai HET.
Kepala Diskopumdag Tuban, Gunadi, juga menegaskan bahwa distribusi LPG difokuskan ke pangkalan resmi, bahkan diarahkan agar 80 persen penjualan langsung ke masyarakat.
“Yang resmi itu pangkalan, dan diarahkan menjual langsung ke masyarakat,” jelasnya.
Namun, pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan besar: jika stok benar-benar aman, mengapa warga masih kesulitan mendapatkan LPG?
Harga Melejit, Celah di Tingkat Pengecer
Gunadi menegaskan bahwa harga LPG di pangkalan wajib sesuai HET, yakni Rp18 ribu per tabung, sesuai aturan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pangkalan juga diwajibkan memampang harga resmi di lokasi penjualan. Jika melanggar, sanksi tegas bisa diberikan.
Namun, ketika ditanya soal harga yang melambung di tingkat pengecer, pengawasan tampak melemah. Tidak ada penegasan jelas terkait tindakan terhadap pengecer yang menjual jauh di atas HET.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya celah distribusi yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Baca Juga:
Pertamina Bungkam, Publik Menunggu Jawaban
Di tengah polemik ini, pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus belum memberikan tanggapan resmi.
Area Manager Comrel & CSR, Ahad Rahedi, belum merespons saat dikonfirmasi.
Sikap diam ini justru memperkuat pertanyaan publik: apakah persoalan ini murni distribusi, lemahnya pengawasan, atau ada praktik yang sengaja dibiarkan?
Kasus LPG di Tuban kembali menunjukkan jurang antara laporan resmi dan kenyataan di lapangan. Di satu sisi, distribusi disebut aman. Di sisi lain, masyarakat justru harus membeli dengan harga tinggi atau mencari hingga ke luar daerah.
Jika kondisi ini terus terjadi, maka persoalan LPG bukan lagi sekadar distribusi, melainkan soal keadilan akses energi bagi masyarakat kecil. (Az)
