Tuban – Kelangkaan LPG 3 kilogram atau gas melon di Kabupaten Tuban kini menjadi sorotan serius. Di sejumlah wilayah, masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas bersubsidi, sementara harga di lapangan melonjak hingga dua kali lipat dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18 ribu per tabung.
Kondisi ini memicu keresahan, terutama bagi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada LPG 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari.
Dugaan Pangkalan Tak Layani Pembelian Langsung
Di tengah kelangkaan tersebut, muncul dugaan adanya pangkalan yang tidak melayani pembelian langsung dari masyarakat. Sebaliknya, distribusi justru diarahkan ke pengecer, yang kemudian menjual kembali dengan harga lebih tinggi.
Pola distribusi seperti ini disinyalir menjadi salah satu penyebab utama lonjakan harga di tingkat konsumen.
DPRD: Bukan Sekadar Distribusi, Tapi Lemahnya Pengawasan
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tuban, Lukmanul Hakim, menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sederhana.
Menurutnya, kelangkaan LPG bukan hanya soal distribusi, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan serta ketidaktegasan dalam penegakan regulasi di lapangan.
“Kami mendorong dinas terkait segera menyelesaikan persoalan ini, karena masyarakat sangat membutuhkan LPG 3 kg,” ujarnya.
Dampak Langsung ke Masyarakat Kecil dan PKL
Kenaikan harga LPG berdampak langsung pada masyarakat kecil, termasuk pelaku usaha mikro seperti pedagang kaki lima (PKL) dan warung makan.
Ketergantungan terhadap gas melon membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan ketika harga melonjak.
“Pedagang kecil akan semakin kesulitan. Jika harga naik, tentu berdampak langsung pada keuntungan mereka,” tambahnya.
Indikasi Masalah Tata Kelola Distribusi
Lebih jauh, Lukmanul menilai fenomena ini sebagai indikator adanya persoalan serius dalam tata kelola distribusi LPG bersubsidi.
“Ini bukan sekadar persoalan distribusi, tapi juga cerminan lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan dalam penegakan aturan,” tegasnya.
Meski demikian, ia belum bisa memastikan adanya praktik permainan dalam distribusi LPG.
Menurutnya, ada kemungkinan kelangkaan dipicu oleh meningkatnya kebutuhan menjelang Lebaran, sementara pasokan relatif tetap.
Namun, ia berharap kondisi ini bukan disebabkan oleh praktik distribusi yang tidak semestinya.
“Kami tidak dapat memastikan. Mudah-mudahan ini hanya karena peningkatan kebutuhan saat Lebaran,” jelasnya.
Polisi Siap Tindak Tegas Pelanggaran
Sementara itu, Kanit Tindak Pidana Ekonomi (Tipidek) Satreskrim Polres Tuban, Imam Wahyudi, memastikan pihaknya akan turun tangan jika ditemukan pelanggaran.
Ia mengaku telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pangkalan saat isu kelangkaan mencuat.
“Kemarin saat ada kabar LPG langka, saya turun langsung mengecek pangkalan. Jika ternyata seperti itu, kami akan langsung menindak,” ujarnya.
LPG Subsidi Tak Boleh Disalahgunakan
Imam menegaskan bahwa LPG bersubsidi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga distribusinya agar tepat sasaran.
Segala bentuk penyimpangan, menurutnya, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
“Pendistribusian LPG bersubsidi itu diatur undang-undang. Jika ada yang main-main, akan segera kami tindak,” tegasnya.
Jika tidak segera ditangani, kelangkaan dan lonjakan harga LPG dikhawatirkan akan berdampak lebih luas terhadap stabilitas ekonomi masyarakat kecil.
Beban biaya operasional yang meningkat bisa memicu kenaikan harga makanan hingga menekan daya beli masyarakat.
“Jika tidak segera ditangani, kelangkaan dan tingginya harga akan berdampak terhadap stabilitas ekonomi kecil dan ekonomi kerakyatan,” pungkas Lukmanul. (Az)
