Tuban – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tuban terus bergulir pasca temuan larva serangga dalam makanan siswa pada Senin (14/07/25) lalu. Sejumlah pihak mulai bersuara, mulai dari pemerintah daerah hingga politisi, namun pihak penyedia — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) — yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN), hingga kini masih bungkam.
Hingga berita ini ditulis, tidak ada klarifikasi resmi dari pihak SPPG. Kantor operasional mereka di Desa Glondonggede juga masih tertutup rapat bagi awak media dan masyarakat yang hendak meminta penjelasan.
Dinas Pendidikan: Kami yang Dirugikan, Evaluasi Sudah Dilakukan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Abdul Rakhmat, mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah menerima laporan insiden makanan terkontaminasi tersebut.
“Kami sebagai penerima, tentu dirugikan. Kami sudah melakukan upaya komunikasi dengan pihak penyedia,” jelas Rakhmat saat dikonfirmasi Liputansatu.id, Selasa (16/07/25).
Ia menambahkan bahwa koordinasi dan evaluasi telah dilakukan untuk memastikan kejadian tersebut tidak terulang. Menurutnya, kualitas makanan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
Baca Juga:
“Kami juga tidak mengharapkan hal tersebut terjadi. Semoga tidak lagi terulang,” imbuhnya.
Gerindra Soroti Mitra MBG: Jangan Cederai Program Prioritas Presiden
Kritik juga datang dari Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Tri Astuti, yang turut menyesalkan buruknya pelaksanaan program MBG di Tuban. Politisi yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Tuban itu menegaskan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dijalankan dengan sembarangan.
“Mitra harus memastikan makanan yang diproduksi memenuhi standar gizi yang ditetapkan, serta menjaga kebersihan dan keamanan pangan,” tegas Tri Astuti.
Menurutnya, skandal ini mencoreng nama baik program nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat. Ia menekankan bahwa penyedia harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
“Program baru saja diluncurkan, namun hal ini sudah bisa mempengaruhi kepercayaan publik dan kesuksesan program ke depan,” ujar Tri.
Desakan Evaluasi: Integritas dan Keamanan Pangan Dipertaruhkan
Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan dan standar operasional dalam implementasi program MBG. Jika tidak segera ditindaklanjuti, insiden seperti ini berpotensi terulang dan mengancam keberlanjutan program di wilayah lain.
Sejumlah pihak menyerukan agar evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap penyedia, sistem distribusi, dan pengawasan di lapangan.
Publik kini menunggu jawaban tegas dari pihak penyedia SPPG dan mitra terkait. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan terhadap program yang menyasar jutaan siswa di seluruh Indonesia ini.
Jika pemerintah ingin menjaga kredibilitas program MBG, maka insiden seperti ini harus ditindak secara serius dan terbuka.(Az)
Editor : Mukhyidin Khifdhi
