Tuban – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah sebagai prioritas nasional justru mencoreng hari pertama pelaksanaannya di SMKN 1 Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Makanan yang dibagikan kepada siswa ditemukan mengandung larva serangga, dan video penemuan tersebut kemudian viral di media sosial.
Kejadian ini langsung menimbulkan kehebohan di kalangan publik. Alih-alih menjadi langkah strategis memperbaiki gizi siswa, insiden ini justru membuka potensi kegagalan pengawasan dan kelalaian penyedia makanan dalam program berskala besar tersebut.
Viral di Medsos, Tapi Pelaksana Bungkam
Setelah video menyebar luas di platform sosial, tidak ada satu pun pernyataan resmi dari pihak pelaksana MBG. Awak media yang mencoba menghubungi pihak penyedia makanan maupun koordinator lapangan, tidak mendapat tanggapan.
Justru yang memberikan penjelasan pertama kali adalah pihak sekolah dan perwakilan TNI dari Koramil setempat. Keterangan ini pun lebih berfokus pada klarifikasi internal, bukan soal teknis penyediaan makanan.
“Jumlahnya ribuan. Seperti kalau kita hajatan, pasti ada saja kekurangannya,” ujar Kepala SMKN 1 Tambakboyo, Agus Siswanto.
Di hari kedua pascainsiden, kritik mulai bermunculan, termasuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dan beberapa politisi lokal. Mereka meminta agar pelaksana program MBG tidak lepas tangan dan segera memberikan klarifikasi kepada publik.
Namun, lagi-lagi pihak pelaksana tetap memilih bungkam. Tidak ada pernyataan, tidak ada klarifikasi, bahkan saat tekanan publik mulai menguat. Sikap ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah pihak pelaksana tidak mampu menjelaskan, atau memang enggan bertanggung jawab?
Baca Juga:
Isu Skorsing Siswa Viral, Tapi Pelaksana Masih Tak Bicara
Memasuki hari ketiga, muncul isu baru yang semakin memanaskan suasana: siswa yang merekam dan membagikan video larva disebut mendapat sanksi berupa skorsing dari pihak sekolah. Kabar ini kembali menyulut perhatian publik yang menilai adanya upaya membungkam suara kritis.
Namun, Kepala Sekolah membantah adanya skorsing. Menurutnya, siswa tersebut hanya menjalani jadwal rotasi masuk kelas selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pihak sekolah juga menyatakan hanya melakukan pembinaan agar siswa lebih bijak menggunakan media sosial.
“Kami hanya memberi arahan agar mereka lebih bijak dalam membuat video. Bukan skorsing,” ujar Mashuda, Humas SMKN 1 Tambakboyo.
Pernyataan dari Siswa dan Orang Tua
Siswa yang videonya viral membenarkan bahwa ia hanya diminta klarifikasi oleh sekolah, tanpa ada sanksi formal. Ia mengatakan bahwa larva ditemukan oleh kakak kelas, lalu ia dokumentasikan dan sebarkan. Ia juga membenarkan bahwa lauk saat itu memang bau, meski nasi dan sayur dalam kondisi baik.
Sementara itu, orang tua siswa menyatakan kekecewaan mendalam atas kejadian ini.
“Itu dimakan anak yang sudah besar, bagaimana kalau penerimanya anak kecil yang belum tahu?” keluhnya.
Hingga hari ketiga pascainsiden, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana program MBG belum memberikan satu pun tanggapan. Sikap diam ini memicu spekulasi dan kritik yang semakin meluas.
Sebagai pelaksana program yang menggunakan dana publik, SPPG seharusnya menjadi pihak pertama yang menjelaskan duduk persoalan dan menjamin kejadian tidak terulang. Diamnya mereka justru memperkuat dugaan adanya kelalaian yang ditutupi.
Transparansi Wajib dalam Program Publik
Program MBG sejatinya lahir dari niat baik untuk memperbaiki kualitas gizi pelajar. Namun niat baik saja tidak cukup. Tanpa pengawasan ketat, transparansi, dan akuntabilitas, program ini justru bisa membahayakan anak-anak.
Sikap bungkam pelaksana adalah bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab publik. Jika pola ini terus berlanjut, bukan hanya kepercayaan masyarakat yang runtuh, tapi juga integritas dari program prioritas nasional itu sendiri.(Az)
Editor : Mukhyidin Khifdhi
