Tuban – Kunjungan kerja (Kunker) Komisi II DPRD Tuban di Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio berlangsung ricuh, Jumat (24/04/2026) sore. Agenda untuk memastikan kesiapan Kirab Kimsin dan Pawai Kebudayaan pada 1–3 Mei 2026 mendatang justru diwarnai aksi penutupan akses masuk klenteng oleh pihak tertentu.
Pantauan di lokasi, sejumlah pintu utama rumah ibadah yang dikenal sebagai salah satu klenteng terbesar di Asia Tenggara itu tampak digembok rapat dan diblokade menggunakan kayu. Kondisi tersebut memicu kemarahan puluhan umat yang datang untuk persiapan acara.
Massa kemudian menjebol paksa gembok gerbang samping agar aktivitas persiapan kirab dan gladi bersih tetap dapat berjalan.
Komisi II DPRD Tuban Kecewa, Minta Pemkab Segera Turun Tangan
Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, mengaku kecewa dengan insiden tersebut. Menurutnya, kehadiran Komisi II merupakan mandat resmi dari Ketua DPRD Tuban untuk menindaklanjuti rencana Kirab Kimsin yang sebelumnya telah dibahas dalam sejumlah rapat koordinasi.
“Kami hadir di sini menjalankan perintah Ketua DPRD untuk menindaklanjuti rencana kirab. Sangat disayangkan, saat kami datang untuk melakukan peninjauan, pintu-pintu justru digembok pihak pengelola,” ujar Fahmi Fikroni.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Roni itu menegaskan, aksi pembukaan paksa gerbang dilakukan oleh umat yang merasa hak ibadah dan aktivitas mereka terhalang.
“Jika umat ingin menggunakan tempat ibadahnya sendiri, itu hak mereka. Kami di DPRD berupaya maksimal agar persoalan ini tidak berlarut-larut karena agenda kirab ini menyangkut kepentingan orang banyak,” imbuhnya.
Menyikapi kembali memanasnya konflik internal pengelolaan klenteng, Komisi II DPRD Tuban mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban segera turun tangan untuk menjadi penengah.
“Pemda tidak boleh berpangku tangan. Harus segera ada langkah tegas agar polemik ini tuntas dan tidak mencoreng citra pariwisata serta kerukunan di Tuban,” tegasnya.
Ketua TITD Sebut Konflik Ancam Pariwisata dan UMKM
Sementara itu, Ketua Umum TITD Kwan Sing Bio, Go Tjong Ping, menyebut tindakan penggembokan oleh pihak tertentu sangat merugikan, baik bagi umat maupun sektor ekonomi lokal.
Menurutnya, selain menghambat proses gladi bersih, konflik ini diperkirakan akan menurunkan jumlah kunjungan wisatawan dan umat secara drastis, dari target awal 50 ribu orang menjadi sekitar 10 ribu orang karena rasa takut.
“Kami melibatkan 300 UMKM untuk menggerakkan ekonomi lokal. Tapi kalau akses ditutup dan ada intimidasi begini, orang mau datang jadi takut. Padahal secara legalitas, masa tugas pengelola lama sudah berakhir sejak Desember 2024,” kata Go Tjong Ping.
Situasi ini dinilai tidak hanya berdampak pada pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga berpotensi merusak citra wisata religi Kabupaten Tuban yang selama ini menjadi salah satu daya tarik utama daerah.
Persiapan Kirab Kimsin Sudah Capai 80 Persen
Di sisi lain, Event Organizer (EO) Kirab Kimsin, Dicki Putra, memastikan persiapan acara sejauh ini telah mencapai lebih dari 80 persen. Pihaknya kini tinggal fokus pada persiapan teknis di lapangan.
“Untuk progres acara sendiri kita sudah lebih dari 80 persen, dan beberapa hari ini kita mungkin tinggal persiapan lapangan saja,” pungkasnya.
Kirab Kimsin dan Pawai Kebudayaan Kwan Sing Bio sendiri dijadwalkan berlangsung pada 1–3 Mei 2026 dan diproyeksikan menjadi salah satu agenda budaya terbesar di Kabupaten Tuban yang mampu menarik ribuan wisatawan dari berbagai daerah. (Az)
