Tuban – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tuban, Ach. Husyam, menegaskan bahwa kepengurusan baru PPP menjadi bukti semakin kuatnya soliditas kader dan pengurus partai di daerah.
Menurutnya, penyegaran struktur organisasi yang baru saja dilakukan bukan sekadar pergantian nama dalam kepengurusan, melainkan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus mempersiapkan partai menghadapi dinamika politik yang terus berkembang.
“Ini merupakan bentuk kesolidan kader dan pengurus PPP di Tuban. Kami ingin memastikan partai tetap hadir dan mampu menjawab tantangan politik yang terus berubah,” ujar Husyam kepada Liputansatu.id melalui sambungan telepon.
Kepengurusan Baru Jadi Momentum Penguatan Partai
Husyam menjelaskan, PPP sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia telah melewati berbagai fase perjalanan politik nasional. Meski menghadapi pasang surut politik selama puluhan tahun, partai berlambang Ka’bah tersebut dinilai tetap mampu mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan politik yang semakin dinamis.
Menurutnya, kekuatan utama PPP terletak pada kemampuannya menjaga identitas sebagai partai Islam yang memiliki akar kuat dalam kultur masyarakat Nahdliyin.
“PPP lahir dan tumbuh dari kultur Islam yang kuat. Nilai-nilai itu yang terus kami jaga sebagai bagian dari identitas partai,” katanya.
Ia menilai, identitas tersebut menjadi modal penting yang membuat PPP tetap memiliki tempat di hati masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang memiliki basis keagamaan kuat seperti Kabupaten Tuban.
Kader Dituntut Mampu Beradaptasi
Meski tetap berpegang pada nilai-nilai dasar perjuangan partai, Husyam mengakui perkembangan politik modern menuntut setiap partai untuk mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
Karena itu, kader-kader PPP didorong untuk tetap responsif terhadap berbagai perubahan tanpa meninggalkan prinsip dan identitas partai.
“Dinamika politik tidak boleh menyurutkan semangat kader. Justru menjadi tantangan bagi kami untuk terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Menurut Husyam, kemampuan beradaptasi menjadi salah satu faktor penting agar PPP tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Harapan Hadirnya Pemimpin Berlatar Ulama
Sebagai partai yang lahir dari basis Islam kultural, Husyam juga menyampaikan harapannya terhadap masa depan kepemimpinan di Kabupaten Tuban. Ia mengaku merindukan hadirnya sosok pemimpin daerah yang memiliki latar belakang ulama dan dekat dengan nilai-nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat.
“Ya, tentunya kami berharap serta merindukan seorang pemimpin yang memiliki latar belakang ulama,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa harapan tersebut merupakan bagian dari aspirasi politik yang berkembang di kalangan kader dan konstituen PPP. Menurutnya, karakter sosial masyarakat Tuban yang religius menjadi salah satu alasan munculnya harapan tersebut.
Dua Kursi DPRD Jadi Amanah yang Harus Dijaga
Di akhir pernyataannya, Husyam berharap PPP dapat terus berkembang mengikuti arus perubahan politik tanpa kehilangan jati diri sebagai partai Islam.
Ia menekankan bahwa kepercayaan masyarakat yang saat ini diwujudkan melalui dua kursi PPP di DPRD Tuban harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan diwujudkan melalui kerja nyata untuk masyarakat.
“Bagi kami, dua kursi yang saat ini ada di parlemen adalah tanda militansi kultur NU yang masih memberi kepercayaan dan amanah kepada kami. Itu menunjukkan bahwa aspirasi keislaman yang menjadi ruh perjuangan PPP masih mendapat tempat di tengah masyarakat. Amanah tersebut harus terus kami jaga dan perjuangkan,” pungkasnya.
Bagi PPP Tuban, kepengurusan baru bukan hanya menjadi simbol regenerasi organisasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat konsolidasi kader, menjaga basis dukungan tradisional, serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai agenda politik di masa mendatang. Dengan soliditas yang terus dibangun, PPP diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kontestasi politik berikutnya. (Aj)
