Tuban – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu (10/06/2026) tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi. Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Tuban mengaku ikut merasakan tekanan akibat lonjakan harga tersebut.
Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter atau bertambah Rp3.950 per liter. Kenaikan itu berlaku secara nasional setelah dilakukan penyesuaian oleh Pertamina Patra Niaga.
ASN dan Kelas Menengah Mulai Terdampak
Bagi Fahri (bukan nama sebenarnya), seorang ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, kenaikan tersebut menjadi persoalan tersendiri. Kendaraan yang digunakannya sehari-hari merupakan kendaraan dinas berplat merah sehingga tidak diperbolehkan membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite.
“Mau bagaimana lagi, kendaraan yang bisa saya pakai hanya ini,” ujarnya kepada LiputanSatu.id, Rabu (10/06/2026).
Menurutnya, aturan larangan penggunaan BBM subsidi untuk kendaraan pemerintah membuat dirinya tidak memiliki banyak pilihan ketika harga Pertamax melonjak tajam.
“Kita hanya bisa mengikuti peraturan dari pemerintah,” katanya.
Meski mengaku keberatan, dirinya tetap harus membeli Pertamax demi menunjang aktivitas pekerjaan sehari-hari.
“Kita kan adanya kendaraan dinas ini, jadi mau tidak mau harus beli Pertamax. Kalau pemerintah menaikkan harga Pertamax ya harapannya diimbangi dengan kenaikan gaji atau tunjangan lah bagi kami,” ungkapnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Yuna, seorang pegawai swasta di Tuban yang setiap hari menggunakan Pertamax untuk kendaraan pribadinya.
“Biasanya Rp50 ribu sudah penuh, sekarang masih belum penuh. Jadi tambah pengeluaran. Mau isi Pertalite, saya sayang sama mesin motor,” keluhnya.
Mulai Cari Alternatif
Tekanan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi juga mulai mengubah perilaku sebagian masyarakat.
Seorang ASN lainnya yang enggan disebutkan namanya mengaku mulai mengurangi frekuensi pembelian Pertamax di SPBU. Bahkan, sesekali dirinya memilih membeli BBM secara eceran.
“Kalau terus beli Pertamax terasa berat. Beli Pertalite juga tidak bisa karena kendaraan dinas. Jadi kadang beli eceran,” ujarnya.
Ia juga mengaku melihat sejumlah SPBU swasta yang sebelumnya ramai kini tampak lebih sepi dibandingkan sebelum kenaikan harga diberlakukan.
Pemkab Sebut Perlu Adaptasi
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Tuban, Arif Handoyo, menilai masyarakat kemungkinan masih dalam tahap penyesuaian terhadap kebijakan baru tersebut.
“Kan berlaku baru saja, mungkin agak kaget saja,” ujarnya.
Arif menegaskan bahwa kendaraan berplat merah memang tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai alternatif, Pemkab Tuban selama ini telah menerapkan program efisiensi energi, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil pada hari tertentu.
“Momen efisiensi tidak menggunakan motor berbahan bakar fosil setiap hari Jumat bisa menjadi salah satu solusi,” katanya.
Kekhawatiran Efek Domino
Kenaikan harga BBM non-subsidi mungkin dianggap wajar karena mengikuti mekanisme pasar dan harga minyak dunia. Namun bagi sebagian masyarakat, dampaknya dikhawatirkan tidak berhenti pada biaya transportasi semata. Pertamina menyebut penyesuaian harga dilakukan setelah evaluasi terhadap perkembangan harga minyak dunia dan harga keekonomian pasar.
Sejumlah warga mulai khawatir kenaikan Pertamax dapat memicu pergeseran konsumsi BBM ke jenis yang lebih murah. Sebelumnya, perubahan harga pada produk diesel non-subsidi sempat memunculkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang menjual Bio Solar.
Pertanyaan yang kini mulai muncul di tengah masyarakat adalah, apakah kenaikan Pertamax akan memicu peningkatan permintaan Pertalite di masa mendatang, atau justru semakin banyak warga yang mencari alternatif lain demi menekan pengeluaran harian mereka. (Az)
