Surabaya – Pemerintah mulai memberlakukan sejumlah pembaruan kebijakan perpajakan pada tahun 2025. Perubahan ini merupakan lanjutan dari program besar HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) yang sebelumnya sudah berjalan secara bertahap sejak 2021. Tujuan utamanya adalah memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, sekaligus menyesuaikan struktur perpajakan dengan kondisi ekonomi terbaru.
Namun, bagi masyarakat umum, perubahan aturan pajak ini menimbulkan pertanyaan penting:
Apakah pajak akan makin berat? Apakah harga barang akan naik? Siapa yang paling terdampak?
Artikel ini membahas secara lengkap perubahan aturan pajak 2025, dilengkapi analisis dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, UMKM, hingga harga kebutuhan pokok.
Penyesuaian Tarif PPh Orang Pribadi: Beban Pajak Berubah
Salah satu perubahan terbesar ada pada PPh Orang Pribadi (Pajak Penghasilan Individu). Pemerintah melakukan penyesuaian lapisan tarif pajak untuk mengikuti perkembangan ekonomi, terutama kenaikan pendapatan rata-rata nasional dan inflasi.
Apa saja perubahan PPh di 2025?
Walaupun angka final mungkin berbeda tergantung penetapan regulasi bulan berjalan, pola yang terlihat mencakup:
• Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Pemerintah mempertimbangkan menaikkan PTKP untuk menjaga daya beli dan menekan efek inflasi. Jika PTKP naik, masyarakat berpenghasilan rendah otomatis tidak terkena pajak.
• Penyesuaian tarif pada lapisan menengah
Ada kemungkinan penurunan tarif atau perubahan batas lapisan untuk meringankan beban bagi pekerja kelas menengah.
• Penyesuaian tarif untuk penghasilan tinggi
Kelompok penghasilan besar akan menjadi fokus peningkatan kontribusi.
Dampak bagi masyarakat:
• Kelas pekerja penghasilan rendah: tidak terlalu terdampak atau justru lebih ringan.
• Kelas pekerja menengah: bisa mendapatkan take home pay sedikit lebih tinggi.
• Penghasilan tinggi: beban pajak relatif meningkat.
Dengan kata lain, struktur pajak 2025 mengarah ke sistem yang lebih progresif, yaitu semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kontribusi pajaknya.
Baca Juga:
Perluasan Penerapan PPN: Harga Barang/Jasa Akan Menyesuaikan
Sektor PPN (Pajak Pertambahan Nilai) juga mengalami pembaruan. Pemerintah ingin memperkuat penerimaan negara, tetapi di sisi lain tetap menjaga daya beli masyarakat.
Apa yang berubah dalam PPN 2025?
• Barang/jasa digital tetap menjadi objek PPN
Langganan streaming, aplikasi digital, kredit game, dan layanan digital lain tetap ditarik pajak.
• Kategori barang/jasa tertentu yang sebelumnya bebas PPN mulai dikenakan tarif ringan.
• PPN multitarif
Ada kemungkinan penerapan tarif bervariasi, misalnya:
• Tarif lebih rendah untuk barang kebutuhan pokok tertentu
• Tarif standar untuk sebagian besar barang/jasa
• Tarif lebih tinggi untuk barang mewah
Dampaknya ke masyarakat:
• Harga beberapa barang non-pokok akan naik, meski tidak signifikan.
• Layanan digital akan mengalami kenaikan biaya langganan karena penyesuaian PPN.
• UMKM yang menjual barang kena PPN harus memperhatikan aturan baru, terutama kesesuaian pembayaran dan pelaporan.
Namun, barang pokok seperti beras, telur, dan daging tidak dikenai PPN, sehingga masyarakat tetap aman dari lonjakan harga besar.
Dampak Perubahan Pajak terhadap Harga Kebutuhan Pokok
Walaupun sebagian besar perubahan pajak tidak langsung menyasar sembako, tetap ada efek tidak langsung terhadap biaya hidup.
1. Barang pokok tetap bebas PPN
Beras, sayur, daging, dan kebutuhan primer lainnya tidak akan mengalami kenaikan harga karena PPN.
2. Barang penunjang dapat naik
Misalnya:
• Bumbu instan
• Makanan olahan
• Produk rumah tangga tertentu
• Produk digital harian (kuota/streaming)
3. Distribusi energi ikut memengaruhi harga barang
Ada beberapa kebijakan di 2025 yang terkait energi (misalnya pengetatan distribusi BBM bersubsidi). Hal ini dapat berdampak pada biaya distribusi barang.
Kesimpulannya: harga kebutuhan pokok relatif stabil, tetapi harga produk rumah tangga non-inti bisa mengalami penyesuaian.
Insentif Pajak UMKM di 2025: Ada Keuntungan bagi Pengusaha Kecil
Selain perubahan tarif, pemerintah juga fokus memberikan keringanan bagi pelaku UMKM agar bisa berkembang lebih cepat.
Apa saja insentif UMKM di 2025?
• Kemudahan pendaftaran dan pelaporan pajak secara digital
UMKM tidak perlu melakukan pelaporan rumit.
• Sistem pajak final UMKM makin sederhana
Ada potensi tarif final UMKM yang memenuhi kriteria tertentu mengalami penyesuaian.
• Insentif bagi UMKM teknologi, ekspor, dan inovasi
Pelaku usaha yang mengembangkan produk atau teknologi tertentu mendapatkan prioritas.
Dampak ke masyarakat dan pelaku usaha kecil:
• Proses lebih cepat
• Pengeluaran administrasi pajak berkurang
• UMKM bisa bersaing lebih sehat
• Potensi harga produk UMKM lebih terjangkau
Dengan sistem perpajakan yang lebih modern, UMKM kecil hingga menengah bisa lebih produktif tanpa terbebani administrasi rumit.
Pajak Transaksi Digital: Pengguna Aplikasi Mulai Merasakan Dampaknya
Di era digital, pemerintah semakin menekankan pengawasan terhadap transaksi elektronik.
Apa saja yang berubah pada pajak transaksi digital?
• Marketplace harus melaporkan transaksi lebih transparan
Untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak.
• Fintech dan e-wallet menyesuaikan biaya layanan
Pengguna mungkin melihat sedikit kenaikan biaya top-up atau transfer tertentu.
• Pajak atas layanan digital luar negeri tetap berlanjut
Spotify, Netflix, Google, dan layanan digital luar negeri lainnya tetap memungut PPN kepada pengguna di Indonesia.
Dampak ke masyarakat:
• Konsumen aplikasi digital membayar sedikit lebih mahal.
• Pelaku usaha online harus lebih rajin mencatat arus transaksi.
• Masyarakat harus lebih melek teknologi digital dalam memahami pajak layanan.
Pajak Sektor Energi: Pengaruh terhadap BBM dan LPG
Pemerintah juga melanjutkan reformasi pajak di sektor energi.
Kebijakan pajak energi 2025 mencakup:
• Pajak karbon tahap awal untuk industri besar penghasil emisi.
• Penguatan pengawasan distribusi BBM subsidi (solar, pertalite).
• Penyesuaian pajak energi non-subsidi mengikuti trend global carbon pricing.
Dampak ke masyarakat:
• BBM subsidi tetap dilindungi, harga relatif stabil.
• Mereka yang menggunakan BBM non-subsidi mungkin melihat kenaikan.
• Distribusi lebih ketat membuat potensi penyalahgunaan BBM berkurang.
Ini berdampak tidak langsung pada harga barang, terutama pada biaya logistik.
Sistem Pelaporan Pajak Semakin Digital dan Terintegrasi
Tahun 2025 adalah puncak digitalisasi administrasi perpajakan Indonesia.
Fitur baru yang diperkenalkan:
• Dashboard pajak terpadu (integrated tax account)
• Pelaporan otomatis untuk perusahaan
• E-filing yang lebih mudah
• Integrasi data dengan perbankan dan marketplace
Dampak ke masyarakat:
• Tidak perlu antre di kantor pajak
• Proses lebih cepat
• Data lebih transparan
• Masyarakat harus menyesuaikan dengan sistem digital
Apa yang Perlu Dipersiapkan Masyarakat di 2025?
Perubahan aturan pajak 2025 memiliki dua sisi bagi masyarakat:
Dampak positif:
• PTKP naik → pajak pekerja kecil-menengah lebih ringan
• Sistem lebih sederhana dan transparan
• UMKM mendapat dukungan besar
• Pelaporan makin mudah dan digital
Tantangan yang harus dihadapi:
• Harga barang non-pokok sedikit naik karena PPN
• Layanan digital cenderung lebih mahal
• Kelas menengah atas menghadapi tarif lebih tinggi
• Masyarakat harus melek teknologi untuk pelaporan digital
Secara keseluruhan, perubahan perpajakan 2025 bertujuan menyeimbangkan penerimaan negara dan kemampuan masyarakat, sambil memperkuat ketahanan fiskal.
Masyarakat dianjurkan untuk:
• Mulai memahami struktur pajak baru
• Mengatur keuangan lebih baik
• Mengikuti update resmi dari Direktorat Jenderal Pajak
• Mengoptimalkan insentif yang tersedia
Dengan persiapan yang tepat, masyarakat dapat menghadapi perubahan aturan pajak 2025 tanpa beban berlebihan. (Ron)
Editor : Kief
