Tuban – Forum dialog bersama anggota DPR RI yang digelar di Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, pada Selasa (05/08/2025), dinilai tidak menghasilkan solusi konkret terhadap bencana banjir tahunan yang kerap merendam kawasan Plumpang dan Widang.
Forum yang semula diharapkan menjadi momentum penanganan serius justru menuai kekecewaan. Para petani yang tergabung dalam Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) menyampaikan unek-uneknya usai pertemuan yang dihadiri dua anggota DPR RI, Ali Mufthi dan H. Eko Wahyudi, serta perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo .
Petani: Tak Ada Komitmen atau Keputusan Strategis
Petani menilai bahwa forum tersebut tidak menghasilkan komitmen ataupun keputusan strategis atas kondisi di lapangan. Sejumlah tuntutan mendasar seperti normalisasi sungai secara menyeluruh, pemberian Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), pengadaan alat pertanian, hingga pelatihan adaptasi perubahan iklim tidak direspon dengan tegas.
“Petani berharap besar kepada wakil rakyat, karena itu mereka sulit mengontrol diri saat solusi yang diberikan tidak jelas,” kata Nur Ahsan, perwakilan HIPPA dalam forum tersebut.
Menurut Ahsan, persoalan banjir tidak bisa diselesaikan hanya dengan penanganan di hilir. Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan dari hulu ke hilir, terutama menyangkut penyempitan aliran sungai dan kerusakan lingkungan yang sering diabaikan.
“BBWS hanya mengeruk sampah dan meninggikan tanggul, sementara normalisasi menyeluruh belum dilakukan. Padahal, kerusakan hulu akibat tambang ilegal dan alih fungsi lahan turut memperparah kondisi,” imbuhnya.
Kekecewaan petani bukanlah kali ini saja. Sebelumnya, pada 17 Juni 2025, puluhan petani nekat menjebol tanggul Waduk Jabung Ring Dyke (JRD) di Desa Mlangi dan Mrutuk sebagai bentuk protes atas banjir yang tak kunjung ditangani.
Aksi ini sempat menyita perhatian pemerintah, yang kemudian menjanjikan program revitalisasi sungai sepanjang 9 kilometer. Namun, hingga forum terbaru ini digelar, sebagian petani masih meragukan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan masalah.
Baca Juga:
BBWS: Tambang Ilegal Memperburuk Kondisi Aliran Sungai
Kepala BBWSBS, Gatut Bayuadji, tak menampik bahwa aktivitas tambang ilegal di wilayah hulu turut memperburuk kondisi aliran sungai. Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemkab agar penertiban dilakukan secara menyeluruh.
“Kami juga akan komunikasikan dengan pemerintah desa hingga kabupaten untuk menindaklanjuti penyempitan sungai di bagian hilir, tapi tentu butuh kesadaran dan kolaborasi semua pihak agar tak menimbulkan konflik sosial,” ujar Gatut.
Sementara itu, Anggota DPR RI, Ali Mufthi, menyatakan bahwa masukan dari warga akan dijadikan bahan laporan ke pemerintah pusat. Ia juga menjanjikan evaluasi terhadap pelaksanaan normalisasi sebelumnya.
“Harapan kami sama dengan warga, yaitu wilayah ini tidak banjir lagi, tapi tentu semuanya butuh proses, mulai dari normalisasi, pembangunan tanggul, dan lainnya,” ujar Ali.
Editor : Mukhyidin Khifdhi
