Petani Khawatir Kehilangan Sumber Penghidupan
Tuban – Puluhan petani penggarap lahan eks-bengkok di Kelurahan Mondokan kini diliputi kecemasan. Lahan yang telah mereka garap lebih dari 20 tahun melalui sistem sewa itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR), apabila proposal pembangunan disetujui.
Sebelumnya diberitakan, Sumiyatun, salah satu warga yang mengelola lahan tersebut, menyampaikan bahwa bertani di lahan itu merupakan satu-satunya mata pencaharian keluarganya.
“Kalau dibangun SR di sini, ya mata pencaharian saya akan hilang,” ujarnya.
Lahan Disewa Puluhan Tahun
Para petani mengaku tidak memiliki banyak pilihan. Mereka memahami bahwa lahan itu merupakan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali.
Selain Sumiyatun, Mashudi—penggarap lainnya—mengaku membayar biaya sewa Rp900 ribu per tahun. Dari lahan itu, ia bisa mendapatkan hasil panen hingga 5 kuintal sekali panen.
“Kalau panen bagus, bisa sampai lima kwintal,” terangnya.
Pemerintah Tegaskan Lahan Milik Pemkab
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A PMD), Sugeng Purnomo, saat dikonfirmasi LiputanSatu.id menegaskan bahwa lahan tersebut sepenuhnya milik pemerintah.
“Itu kan lahan milik pemerintah. Jadi kalau pemerintah mau membangun di sana, ya mau tidak mau harus diterima,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan kompensasi bagi para penggarap, Sugeng tidak memberikan jawaban tegas. Ia justru memberikan analogi:
“Kalau kita punya rumah kontrakan, lalu setelah masa kontrak habis mau kita ambil untuk dipakai sendiri, apa kita sebagai pemilik harus memberi uang kompensasi kepada penyewanya?”
Masuk Program Strategis Nasional
Terkait status lahan hijau yang nantinya akan berdiri bangunan, Sugeng menambahkan bahwa proyek Sekolah Rakyat tersebut masuk Program Strategis Nasional (PSN), sehingga tetap menjadi prioritas pemerintah.
Editor : Kief
