TUBAN, JATIM – Keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan Alun-Alun Tuban dan Gedung Instalasi Perawatan Intensif Terpadu (IPIT) menjadi sorotan publik. Inspektorat Kabupaten Tuban melalui Inspektur Pembantu Wilayah (Irban) 5, Bambang Suhaji, menilai keterlambatan tersebut masih wajar selama proyek tetap berjalan sesuai kontrak.
“Keterlambatan seperti ini lumrah asalkan sesuai batas waktu kontrak dan aturan yang berlaku. Kami terus memantau agar progres tetap sesuai rencana,” kata Bambang Suhaji, Selasa (7/1/2024).
Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Sugiantoro, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menyatakan bahwa keterlambatan bukanlah masalah besar jika kontraktor tetap menjaga mutu dan menyelesaikan sesuai target waktu.
“Yang penting spesifikasi dan mutu tetap terjaga. Keterlambatan seperti ini sering terjadi dalam projek besar,” ujar Sugiantoro, Kamis (11/1/2024).
Baca Juga:
Namun, tanggapan tersebut memicu kritik keras dari Ketua Pemuda Pancasila Tuban, Mukaffi Makki Hafash atau Gus Kaffi. Ia menilai keterlambatan proyek melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengadaan barang dan jasa.
“Keterlambatan ini mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah. Ini jelas bertentangan dengan aturan yang ada. Pemerintah harus tegas terhadap kontraktor yang tidak profesional,” tegas Gus Kaffi.
Gus Kaffi juga menyoroti dampak negatif keterlambatan, khususnya pada pelayanan kesehatan di Gedung IPIT yang memiliki peran vital. Ia mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan agar kasus serupa tidak terulang.
Proyek pembangunan Alun-Alun Tuban dan Gedung IPIT merupakan proyek strategis yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan menarik wisatawan. Namun, hingga kini belum ada kejelasan kapan proyek ini akan selesai.
Baca juga: Sidang DPRD Tuban: Penetapan Akhir Masa Jabatan dan Pelantikan Bupati Baru
Masyarakat Tuban berharap pemerintah segera menyelesaikan pembangunan tanpa mengurangi kualitas pengerjaan demi manfaat maksimal bagi warga. (As/Din).
Editor : Ahmad Muhyiddin
