Tuban – Puluhan warga Kabupaten Tuban antusias mengikuti nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi “Kolonialisme di Zaman Kita” karya sutradara Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale, Sabtu (16/05/2026) malam.
Kegiatan yang diinisiasi lintas sektor mulai dari jurnalis, tokoh masyarakat hingga akademisi itu digelar di Balai Wartawan Tuban, Jalan Pramuka, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban.
Meski sempat diguyur hujan deras hingga membuat pemutaran film terhenti sementara, semangat para peserta tidak surut. Mereka tetap bertahan mengikuti pemutaran film hingga selesai.
Peserta Sebut Film Jadi Refleksi Dampak Pembangunan
Salah satu peserta nobar, Ayu, warga Tambakboyo, mengaku film tersebut memberikan refleksi sekaligus membuka wawasan baru terkait dampak pembangunan di berbagai daerah, khususnya di Papua.
Menurutnya, film itu menjadi pengingat bahwa di balik berbagai program strategis nasional yang selama ini dianggap membawa keuntungan, terdapat dampak sosial yang juga dirasakan masyarakat.
“Bagi saya pribadi, film ini menjadi refleksi sekaligus pembelajaran yang membuka wawasan. Dari film ini, kita jadi melihat bahwa di balik berbagai program strategis nasional yang selama ini dianggap menguntungkan, ternyata ada korban dan dampak yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Usai pemutaran film, Ayu juga mengajak masyarakat untuk ikut menyaksikan film dokumenter tersebut sebagai bahan edukasi dan pembelajaran bersama.
Ia menilai masyarakat perlu memahami bahwa di balik kebijakan atau program pemerintah yang terlihat baik, tetap diperlukan pertimbangan terhadap dampak yang muncul di lapangan.
“Program pemerintah atau suatu kebijakan yang sebetulnya bagus, tapi ternyata kadang salah secara mekanismenya dan juga mungkin perlu pertimbangan,” imbuhnya.
Diskusi Mengarah pada Pentingnya Pengawasan Pembangunan
Sementara itu, inisiator kegiatan, Suwanto, mengatakan nobar film tersebut digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi yang terjadi di Papua, terutama terkait persoalan lingkungan dan hutan.
“Bagaimana negara menghabisi hutan di Papua. Hal seperti ini sebenarnya tidak hanya bisa terjadi di Papua, tetapi juga berpotensi terjadi di daerah lain, termasuk di Tuban,” katanya.
Diskusi usai pemutaran film juga berkembang pada pentingnya mencari titik tengah antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Sejumlah peserta menilai masyarakat Papua juga berhak memperoleh akses jalan, pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan ekonomi yang selama ini lebih terkonsentrasi di wilayah maju seperti Pulau Jawa.
Karena itu, pembangunan dinilai tetap diperlukan untuk membuka konektivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, peserta menekankan agar setiap proyek pembangunan maupun investasi tetap dilakukan dengan pengawasan ketat, kajian lingkungan yang matang, serta melibatkan masyarakat lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga setempat.
Harapan Masyarakat Lebih Kritis Menyikapi Isu Sosial
Melalui kegiatan tersebut, pihaknya berharap semakin banyak masyarakat yang memahami isu-isu sosial yang diangkat dalam film dokumenter tersebut.
“Kami berharap semakin banyak orang yang menonton film ini, sehingga masyarakat bisa lebih sadar dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi di negara ini,” pungkasnya. (Az)
