Tuban – Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Kabupaten Tuban diwarnai aksi ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Jumat (01/05/2026). Mereka menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dengan membawa sejumlah tuntutan terkait layanan publik dan perlindungan tenaga kerja.
Sebanyak 1.122 massa berangkat dari Lapangan Temandang, Kecamatan Merakurak, sejak pukul 08.00 WIB. Dengan tertib, mereka berjalan menuju pusat pemerintahan sambil menyuarakan aspirasi yang dinilai menyentuh kebutuhan dasar buruh dan masyarakat luas.
Aksi Kondusif, Bupati Tuban Temui Buruh untuk Audiensi
Setibanya di depan Kantor Pemkab Tuban, massa menggelar orasi secara bergantian. Aksi berlangsung kondusif hingga akhirnya Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, bersama jajaran Forkopimda menemui perwakilan buruh untuk melakukan audiensi.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog langsung antara buruh dan pemerintah daerah dalam membahas berbagai persoalan strategis.
Enam Tuntutan Buruh: Kesehatan, Pendidikan, hingga Penegakan Aturan
Dalam audiensi, buruh menyampaikan enam tuntutan utama. Di antaranya:
- Optimalisasi rumah singgah bagi warga Tuban yang berobat ke luar daerah
- Penerapan Universal Health Coverage (UHC) agar layanan kesehatan gratis dan merata
- Kuota afirmasi pendidikan 5 persen bagi anak buruh di SMP dan SMA/SMK negeri tanpa syarat PKH atau KIP
- Ketegasan terhadap perusahaan pelanggar aturan ketenagakerjaan
- Optimalisasi peran LKS tripartit
- Penguatan perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh
Tuntutan ini menyoroti kebutuhan dasar yang selama ini masih dirasakan belum optimal oleh kalangan buruh.
Bupati Mas Lindra Janji Realisasikan Aspirasi
Menanggapi hal tersebut, Bupati yang akrab disapa Lindra menyatakan komitmennya untuk mengawal dan merealisasikan seluruh aspirasi yang disampaikan.
“Ini bukan hanya menyuarakan kepentingan kelompok, tetapi untuk masyarakat Tuban secara keseluruhan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi sikap buruh yang dinilai dewasa dalam menyampaikan pendapat secara tertib dan konstruktif.
Baca Juga:
Rumah Singgah dan Layanan Kesehatan Jadi Sorotan
Salah satu poin penting yang dibahas adalah keberadaan rumah singgah bagi warga Tuban yang menjalani pengobatan di Surabaya. Program yang telah berjalan sejak 2025 itu dinilai masih perlu ditingkatkan.
Pemkab Tuban berencana memperkuat fasilitas serta menyediakan kendaraan operasional untuk mobilitas pasien menuju rumah sakit rujukan seperti RSUD Dr. Soetomo.
Di sektor kesehatan, pemerintah juga menargetkan seluruh warga Tuban terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Saat ini masih ada sekitar 2,9 persen masyarakat yang belum tercover.
“Target kami tahun ini hingga tahun depan, seluruh masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan,” tegas Lindra.
Pendidikan dan Hubungan Industrial Juga Diperkuat
Di bidang pendidikan, Pemkab Tuban akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk memastikan kuota afirmasi bagi anak buruh dapat diakses tanpa hambatan administratif.
Selain itu, bantuan perlengkapan sekolah seperti seragam akan ditambah guna memenuhi kebutuhan siswa dari keluarga kurang mampu.
Untuk menjaga stabilitas hubungan industrial, pemerintah juga akan mengaktifkan kembali pertemuan rutin LKS tripartit setiap tiga bulan sebagai langkah mitigasi konflik ketenagakerjaan.
FSPMI Apresiasi Respons Pemkab Tuban
Ketua FSPMI Tuban, Duraji, mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah terhadap tuntutan yang disampaikan.
“Saya berterima kasih kepada Pemkab Tuban, hampir semua tuntutan kami yang diajukan telah dikabulkan,” ucapnya.
Aksi May Day di Tuban pun berakhir damai. Massa membubarkan diri dengan tertib usai audiensi.
Momentum ini meninggalkan pesan kuat bahwa perjuangan buruh tidak hanya soal tuntutan, tetapi juga membangun kolaborasi dengan pemerintah demi perubahan yang lebih baik. (Az)
Editor : Mukhyidin Khifdhi
