Pemuda Pancasila Soroti Pasar Tak Produktif
Tuban – Tiga pasar tradisional di Kabupaten Tuban disorot tajam oleh Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Tuban. Pasalnya, ketiga pasar tersebut dinilai mangkrak dan tak produktif, padahal baru selesai dibangun menggunakan anggaran negara.
MPC PP Tuban, bersama Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), melakukan audiensi langsung dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Tuban pada Senin siang (14/07/2025). Dalam pertemuan itu, mereka mempertanyakan pengelolaan pasar yang dinilai tidak efektif dan menyarankan agar pengelolaannya dialihkan ke pemerintah desa.
Tiga Pasar yang Disorot: Bulu, Kenduruan, dan Penambangan
MPO PP Tuban, Mochammad Musa, menegaskan bahwa organisasi Pemuda Pancasila tidak tinggal diam melihat aset publik terbengkalai. Ia menyebutkan tiga pasar yang menjadi sorotan utama adalah Pasar Bulu (Kecamatan Bancar), Pasar Kenduruan, dan Pasar Penambangan.
“Pasar-pasar ini saat ini mangkrak. Tidak ada aktivitas ekonomi yang signifikan. Ini jelas merugikan masyarakat dan pemborosan anggaran,” tegas Musa kepada awak media.
Dalam pertemuan tersebut, Musa juga menyampaikan gagasan konkret: alih kelola pasar dari Pemkab ke Pemerintah Desa. Menurutnya, skema pengelolaan berbasis desa terbukti lebih efektif di beberapa wilayah lain, salah satunya di Kecamatan Montong.
Baca Juga:
“Ketika desa yang mengelola, ada rasa memiliki. Mereka lebih giat, karena merasa itu milik bersama. Buktinya, pasar di Montong yang dulunya lesu sekarang hidup setelah dipegang desa,” jelas Musa, yang juga menjabat Ketua DPC Partai Hanura Tuban.
Diskopumdag Buka Pintu Kritik dan Kolaborasi
Kepala Diskopumdag Tuban, Agus Wijaya, mengapresiasi kedatangan Pemuda Pancasila. Ia mengaku siap menerima kritik dan masukan sebagai bagian dari perbaikan kinerja instansinya, termasuk dalam pengelolaan pasar.
“Pada dasarnya kami terbuka terhadap masukan. Mereka datang untuk mengkritisi dan memberi saran, itu hal baik,” ungkap Agus saat dikonfirmasi.
Terkait alih fungsi dan revitalisasi pasar, Agus menyebutkan pihaknya telah menyiapkan beberapa solusi. Misalnya, Pasar Kenduruan sedang dalam kajian untuk dialihfungsikan, sementara Pasar Penambangan tinggal menunggu tindak lanjut teknis.
“Kami juga sedang uji respons masyarakat. Jangan sampai ada ketakutan di tengah warga. Prinsipnya, kami ingin masyarakat ikut merasa memiliki dan tidak fobia dengan penataan,” tambahnya.
Kolaborasi Pemkab dan Desa Jadi Kunci Revitalisasi Pasar
Menanggapi usulan agar desa dilibatkan dalam pengelolaan pasar, Agus tidak menolak. Bahkan, menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa justru dapat mempercepat solusi terhadap pasar-pasar mangkrak.
“Jika dikelola bersama masyarakat, tentu lebih mudah membangkitkan aktivitas pasar. Kami sangat terbuka,” pungkasnya.(Az)
Editor : Mukhyidin Khifdhi
