Tuban — Aksi swadaya warga memperbaiki jalan dan saluran drainase di sejumlah desa di Kabupaten Tuban memantik sorotan dari kalangan akademisi. Fenomena ini dinilai bukan sekadar praktik gotong royong, melainkan refleksi dari ketimpangan arah pembangunan daerah.
Di tengah berbagai program yang digulirkan pemerintah kabupaten, warga di beberapa wilayah justru memilih bertindak sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum tertangani.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Satya Irawati Ningrum, menilai aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang belum merata.
“Ini bentuk kritik masyarakat karena pembangunan belum menyentuh desa secara maksimal,” ujarnya.
Baca Juga:
Desa Dinilai Belum Jadi Prioritas
Menurut Ira, jargon pembangunan yang diusung Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, masih lebih terasa di kawasan perkotaan dibanding wilayah pedesaan.
Kondisi ini, kata dia, mencerminkan belum seimbangnya distribusi pembangunan, terutama pada infrastruktur dasar yang langsung berdampak terhadap aktivitas ekonomi warga desa.
Ia menyoroti sejumlah program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa kecamatan seperti Palang dan Bangilan. Program tersebut dinilai belum menjawab kebutuhan mendesak masyarakat jika tidak diiringi perbaikan infrastruktur dasar.
“Pembangunan memang membuat kota terlihat lebih baik, tapi yang perlu dilihat adalah dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, terutama di pedalaman,” katanya.
Kritik atas Orientasi Pembangunan
Ira menekankan pentingnya evaluasi terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Menurut dia, pembangunan tidak cukup berhenti pada aspek visual atau estetika, tetapi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau tidak berdampak signifikan, seharusnya dievaluasi, bukan justru dilanjutkan dengan pola yang sama,” ujarnya.
Ia juga mendorong optimalisasi pemanfaatan RTH agar lebih produktif, misalnya dengan membuka ruang bagi pelaku UMKM sehingga mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Pemerataan dan Janji Politik
Pandangan serupa disampaikan Ketua PPLP PT PGRI Tuban, Sudjarwoto. Ia menilai aksi swadaya warga memperbaiki jalan menjadi indikator belum meratanya pembangunan di daerah.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari janji politik pemerintah daerah, termasuk slogan pembangunan “Mbangun Deso Noto Kutho”.
“Ini soal pemerataan dan skala prioritas. Wajar jika masyarakat mulai mempertanyakan realisasi pembangunan di desa,” ujarnya.
Sudjarwoto juga melihat fenomena ini sebagai tanda kejenuhan masyarakat terhadap lambannya pembangunan, terutama jika dibandingkan dengan ekspektasi yang dibangun sejak awal kepemimpinan.
Ujian Kebijakan di Periode Berjalan
Ia mendorong masyarakat dan pemerintah desa untuk lebih aktif menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang tersedia. Namun, di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut responsif terhadap kritik yang muncul dari bawah.
“Harus ada keberanian untuk mengingatkan. Jangan sampai janji hanya berhenti sebagai slogan,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa secara politik, gaya kepemimpinan Bupati Lindra cukup efektif dalam membangun kedekatan dengan masyarakat, terutama generasi muda.
Namun, menurutnya, legitimasi politik tersebut perlu ditopang oleh kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur seperti jalan sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi. Ini yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Editor : Mukhyidin Khifdhi
