Jakarta – Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menjadi sorotan setelah disebut dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran suap bernilai miliaran rupiah. Di tengah mencuatnya fakta persidangan tersebut, Djaka juga tampil dalam konferensi pers penindakan rokok ilegal yang diklaim berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara miliaran rupiah.
Situasi tersebut menuai kritik dari pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur. Ia menilai publik tengah menyaksikan kontras antara pencitraan penindakan dan persoalan integritas yang kini menjadi perhatian.
Gus Lilur bahkan secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi hingga mencopot Djaka Budhi Utama dari jabatan Dirjen Bea Cukai.
Nama Dirjen Bea Cukai Muncul dalam Persidangan Dugaan Suap
Menurut Gus Lilur, kritik yang disampaikannya bukan tanpa dasar. Ia merujuk pada fakta yang terungkap dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Dalam sidang lanjutan yang digelar pada 12 Juni 2026, Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo. Dalam keterangan yang dibenarkan terdakwa, kode “BC1” yang tertulis dalam amplop cokelat yang diberikan secara berkala disebut merujuk kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama.
Berdasarkan keterangan tersebut, setiap bulan kode “BC1” disebut berisi uang sebesar Rp3 miliar. Pemberian itu disebut berlangsung sebanyak tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026, sehingga total dugaan aliran dana mencapai Rp21 miliar.
Selain itu, pada 20 Mei 2026, Jaksa KPK juga mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar 213.600 dolar Singapura atau hampir Rp3 miliar yang disebut mengalir kepada Djaka Budhi Utama.
“Kita ingin seluruh pembantu Presiden betul-betul membantu Presiden. Tapi saya melihat pembantu Presiden yang satu ini, Dirjen Bea Cukai, tidak membantu. Malah bikin malu Presiden,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Minggu (14/06/2026).
Penindakan Rokok Ilegal Dinilai Hanya Selebrasi Tanpa Esensi
Di tengah mencuatnya fakta persidangan tersebut, Djaka Budhi Utama tampil dalam konferensi pers pada 9 Juni 2026 terkait keberhasilan operasi gabungan Bea Cukai, PJR Polda Metro Jaya, dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Dalam operasi itu, petugas menyita 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) KM 35,8. Nilai barang yang diamankan disebut mencapai Rp13,28 miliar dengan potensi kerugian negara yang diklaim berhasil diselamatkan sebesar Rp8,66 miliar.
Namun, bagi Gus Lilur, langkah tersebut tidak menyentuh akar persoalan peredaran rokok ilegal.
“Penindakan yang dilakukan hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum sampai ke akar. Hanya tim penangkap truk di jalanan. Konferensi pers dan selebrasi seakan-akan melakukan penangkapan besar, faktanya hanya pura-pura. Nyata tanpa nilai,” tegasnya.
Menurutnya, penindakan semacam itu lebih banyak menampilkan keberhasilan di permukaan dibanding membongkar jaringan utama yang berada di balik peredaran barang ilegal.
Kritik Kepemimpinan Bea Cukai dan Persoalan Integritas
Gus Lilur menilai persoalan yang terjadi saat ini bukan semata-mata mengenai rokok ilegal, melainkan menyangkut integritas dan kepemimpinan lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga penerimaan negara.
Ia menyebut seorang pejabat setingkat direktur jenderal seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga tata kelola cukai, menertibkan praktik-praktik yang merugikan negara, serta membantu Presiden menjalankan agenda reformasi fiskal.
Sebaliknya, menurut dia, apabila seorang pejabat justru terseret dalam dugaan persoalan hukum yang serius, maka hal tersebut dapat menjadi beban bagi pemerintahan.
“Sebagai rakyat terdidik, saya tertawa menyaksikan Dirjen Bea Cukai menampilkan drama yang nyata-nyata hanya sampah tanpa harga. Ini bukan sekadar soal rokok ilegal. Ini soal kepemimpinan Bea Cukai yang rusak secara moral,” ujarnya.
Baca Juga:
Desak Presiden Prabowo Segera Lakukan Evaluasi
Atas dasar itu, Gus Lilur meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terhadap jajaran pembantunya yang dinilai tidak lagi memiliki kredibilitas di mata publik.
Ia menilai fakta-fakta yang muncul dalam persidangan sudah cukup serius untuk menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menurutnya, Presiden membutuhkan pembantu yang memiliki keberanian, integritas, patriotisme, serta komitmen dalam menjaga kepentingan negara.
“Sodoran bukti dari KPK sudah nyata bahwa Dirjen Bea Cukai justru menjadi biang masalah, bukan solusi dari masalah. Jika pejabat pembantu Presiden sudah tidak punya moral, apalagi disebut dalam persidangan KPK terkait dugaan penerimaan suap, tentu tidak ada hal lain yang bisa diharapkan,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat penerimaan negara berpotensi kehilangan efektivitas apabila dijalankan oleh pejabat yang bermasalah secara moral maupun hukum.
Usulkan Figur Pengganti yang Dinilai Berintegritas
Selain mendesak evaluasi, Gus Lilur juga mengusulkan agar Presiden mempertimbangkan figur-figur yang dinilai memiliki rekam jejak keberanian dan integritas untuk membantu pemerintahan.
Ia menyebut nama Komjen Pol (Purn.) Oegroseno dan Mayjen TNI (Purn.) Sunarko sebagai contoh tokoh yang menurutnya layak diberikan ruang pengabdian dalam pemerintahan.
“Kenapa Presiden tidak mencoba merangkul orang yang selama ini dianggap berseberangan, tetapi punya kredibilitas? Jika mereka diberi panggung, bisa jadi mereka berbakti kepada negara,” ujarnya.
Menurut Gus Lilur, negara membutuhkan pejabat yang mampu menyelesaikan persoalan hingga ke akar, bukan sekadar menampilkan keberhasilan melalui konferensi pers.
Harapan Reformasi Bea Cukai dan Penerimaan Negara
Dalam pernyataannya, Gus Lilur juga mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah yang dinilai bertujuan memperkuat penerimaan negara, termasuk upaya menekan praktik transfer pricing dan underinvoicing yang selama ini dianggap merugikan keuangan negara.
Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada integritas para pejabat yang menjalankannya.
“Saya bangga ketika Presiden membasmi transfer pricing. Saya bangga ketika Presiden membasmi underinvoicing dan menyatukan ekspor lewat satu pintu. Meskipun ada kekhawatiran korupsi baru, tetapi itu layak dicoba agar negara tidak kehilangan ribuan triliun setiap tahunnya,” kata Gus Lilur.
Di akhir pernyataannya, ia kembali meminta Presiden segera mengambil langkah tegas demi menjaga marwah institusi negara.
“Semoga Presiden segera mencopot dan mengganti Dirjen Bea Cukai dengan pengganti yang lebih punya patriotisme dan punya harga diri dalam membela kemuliaan Republik Indonesia. Republik ini terlalu mulia untuk dibantu oleh tangan yang kotor,” pungkasnya. (Fia)
