Proyek Raksasa untuk Menahan Ancaman Laut
Surabaya – Rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Jawa kembali menjadi sorotan. Proyek yang masuk Program Strategis Nasional (PSN) itu digadang-gadang menjadi solusi untuk menahan abrasi, banjir rob, hingga ancaman kenaikan muka air laut yang terus menghantui kawasan pesisir.
Namun, di balik ambisi pembangunan infrastruktur raksasa tersebut, muncul pertanyaan besar: apakah tembok laut benar-benar menjadi solusi utama bagi pesisir Jawa? Ataukah justru akan melahirkan persoalan ekologis dan sosial baru bagi masyarakat yang hidup dari laut?
Kawasan pesisir selama ini bukan sekadar batas antara daratan dan laut. Wilayah itu menjadi rumah bagi ekosistem mangrove, tempat berkembang biaknya ikan, habitat biota laut, sekaligus ruang hidup bagi jutaan nelayan tradisional.
Karena itu, kebijakan pembangunan di wilayah pesisir dinilai tidak bisa hanya berorientasi pada proyek fisik semata, melainkan juga harus mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem dan masyarakat di sekitarnya.
Baca Juga:
Pemerintah Masih Tahap Kajian
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membahas rencana pembangunan Giant Sea Wall di Gedung Negara Grahadi, Jumat (24/04/2026). Pemerintah menyebut proyek tersebut masih berada pada tahap penelitian dan asesmen.
Didit yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa mengatakan, tanggul laut raksasa nantinya direncanakan dibangun sekitar 4 hingga 6 kilometer dari bibir pantai utara Jawa.
“Sedang dilaksanakan penelitian dan asesmen. Seperti apa nanti dibangun di tengah laut sekitar 4 sampai 6 kilometer di bibir pantai,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah belum dapat memastikan berapa lama proses kajian berlangsung. Namun pembangunan disebut akan segera dimulai setelah asesmen dinyatakan selesai.
“Setelah selesai semua baru kita siapkan karena ada dua program di dalamnya. Ada ground breaking program, ada ground breaking infrastruktur. Harus berjalan bersama-sama,” jelasnya.
Kekhawatiran Nelayan Tradisional
Meski demikian, rencana pembangunan tanggul raksasa itu mulai menuai kekhawatiran dari kelompok nelayan dan pegiat lingkungan.
Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jawa Timur, Misbahul Munir, menilai abrasi memang membutuhkan penanganan serius. Akan tetapi, menurutnya solusi tersebut tidak harus dilakukan dengan membangun tembok laut raksasa.
“Kalau di Teluk Jakarta mungkin iya, tapi kalau di Tuban sampai Gresik saya kira itu justru malah mendatangkan masalah bagi para nelayan,” ujarnya kepada LiputanSatu.id.
Munir mengatakan pembangunan tanggul laut berpotensi mengubah ekosistem pesisir dan menyulitkan aktivitas nelayan tradisional yang selama ini bergantung pada akses langsung ke laut.
“Di Teluk Jakarta saya lihat, para nelayan tidak bisa melihat kapal atau perahunya. Nelayan tradisional harus naik ke atas tembok dulu untuk mencapai tempat sandar perahu,” katanya.
Selain berdampak terhadap nelayan, kawasan wisata pantai dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir juga dikhawatirkan ikut terdampak.
“Laut akan tertutup tembok. Padahal di pesisir itu ada ekonomi rakyat, wisata, UMKM, nelayan kecil. Semua bisa terkena dampaknya,” ujarnya.
Mangrove Dinilai Lebih Ramah Ekosistem
Menurut Munir, penanganan abrasi seharusnya lebih mengutamakan pendekatan alami seperti rehabilitasi mangrove dibanding pembangunan beton skala besar.
“Penanganan abrasi bukan dengan tembok, harusnya ditanami mangrove,” ucapnya.
Hutan mangrove selama ini dikenal efektif menahan abrasi, meredam gelombang, sekaligus menjadi tempat berkembang biaknya berbagai biota laut. Penelitian global juga menunjukkan mangrove memiliki kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah besar dan menjadi benteng alami pesisir.
Munir menilai pembangunan tanggul justru berpotensi memicu sedimentasi baru di kawasan pantai.
“Dengan pembangunan tembok, air yang menghempas pantai akan kembali membawa lumpur. Hal ini akan menyebabkan pendangkalan laut. Kembali yang terdampak para nelayan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi terganggunya habitat biota laut akibat aktivitas pembangunan dan perubahan arus laut di kawasan pesisir.
Belajar dari Teluk Jakarta dan Negara Lain
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar. Sejumlah kajian mengenai proyek Giant Sea Wall di Teluk Jakarta menunjukkan adanya risiko perubahan arus laut, sedimentasi, hingga gangguan terhadap ekosistem pesisir.
Penelitian mengenai hidrodinamika Teluk Jakarta menyebut pembangunan tanggul raksasa dapat mengubah pola arus dan dinamika perairan di kawasan teluk. Selain itu, sejumlah pegiat lingkungan menilai proyek serupa berpotensi mengganggu wilayah tangkapan ikan nelayan tradisional.
Di berbagai negara, proyek tanggul laut juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda.
Belanda menjadi salah satu contoh negara yang dianggap berhasil membangun sistem tanggul dan polder untuk menghadapi ancaman laut. Infrastruktur tersebut dibangun selama puluhan tahun dengan sistem tata air yang sangat ketat, dukungan teknologi tinggi, serta pengendalian eksploitasi air tanah.
Namun, keberhasilan Belanda tidak sepenuhnya mudah diterapkan di Indonesia karena kondisi geografis, sosial, dan tata ruang yang berbeda.
Sebaliknya, di beberapa negara lain proyek tanggul laut justru memunculkan persoalan baru seperti sedimentasi, kerusakan habitat pesisir, penurunan kualitas air, hingga hilangnya akses masyarakat terhadap laut akibat sirkulasi air yang terganggu.
Kondisi itu dinilai penting menjadi bahan evaluasi sebelum proyek serupa diterapkan secara masif di Pantura Jawa.
Ancaman yang Tak Hanya Datang dari Laut
Sejumlah peneliti menilai persoalan utama di wilayah pesisir utara Jawa tidak hanya abrasi dan kenaikan muka air laut, tetapi juga penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang terus berlangsung.
Fenomena land subsidence atau penurunan tanah disebut menjadi salah satu penyebab utama banjir rob di sejumlah kawasan pesisir.
Artinya, pembangunan tanggul laut saja dinilai tidak cukup apabila akar persoalan lingkungan dan tata kelola air tanah tidak ikut diselesaikan.
“Kalau akar masalahnya tidak diselesaikan, tembok sebesar apa pun tidak akan cukup,” ujar salah satu warga dalam diskusi publik mengenai proyek tersebut.
Laut Bukan Sekadar Ruang Ekonomi
Munir mengatakan organisasinya telah menyampaikan surat kepada kementerian terkait agar pemerintah mengkaji ulang pembangunan tanggul laut di wilayah Jawa Timur, khususnya kawasan Tuban hingga Gresik.
Menurutnya, wilayah tersebut masih belum membutuhkan pembangunan tembok laut raksasa seperti yang direncanakan pemerintah.
Bagi nelayan tradisional, laut bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan ruang hidup yang diwariskan turun-temurun. Karena itu, solusi menghadapi abrasi dinilai tidak cukup hanya dibangun dari beton, tetapi juga dari pemahaman terhadap ekosistem dan masyarakat yang hidup di pesisir. (Az)
