Situbondo – Polemik rekrutmen relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Besuki 005 akhirnya mencuat ke ruang publik setelah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo. Persoalan yang sebelumnya hanya beredar di lapangan kini dibuka secara terang dalam forum resmi dengan menghadirkan berbagai pihak terkait.
Hadir dalam RDP tersebut Dinas Kesehatan, pihak yayasan, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, hingga perwakilan relawan. Namun alih-alih menghasilkan solusi cepat, forum justru mengungkap sejumlah fakta baru yang memicu perdebatan.
Nasib 47 Relawan Jadi Sorotan
Perhatian utama tertuju pada 47 relawan yang sebelumnya telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan terlibat dalam kerja bakti persiapan operasional. Kini, posisi mereka menjadi tidak pasti di tengah rencana rekrutmen ulang.
Perwakilan Yayasan Indonesia Subur Makmur Probolinggo, Saifudin, menyatakan bahwa perekrutan 47 relawan tersebut tidak melalui mekanisme resmi dan tanpa koordinasi dengan pihak yayasan maupun koordinator wilayah.
“Yang 47 orang itu direkrut tanpa sepengetahuan yayasan,” tegasnya dalam forum RDP.
Ia menjelaskan bahwa proses rekrutmen seharusnya dilakukan secara terbuka, dimulai dari pengumuman kepada masyarakat, dilanjutkan seleksi administrasi, hingga tahap wawancara.
Bantah Isu Pemecatan, Akan Ada Rekrutmen Ulang
Saifudin juga membantah adanya pemecatan terhadap relawan. Menurutnya, langkah yang akan diambil adalah membuka rekrutmen ulang secara transparan sebagai bentuk perbaikan sistem.
“Tidak ada pemecatan, ini untuk memperbaiki mekanisme agar lebih tertib dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Namun, tingginya jumlah pelamar menjadi tantangan tersendiri. Saat ini, jumlah pendaftar di SPPG 005 Besuki mencapai sekitar 100 orang, sementara di wilayah Karangasem bahkan menembus lebih dari 200 orang.
Kondisi tersebut membuat peluang seluruh 47 relawan lama untuk kembali diterima menjadi tidak pasti.
“Bisa saja tidak semuanya diterima, karena tetap melalui seleksi administrasi dan interview,” tambahnya.
DPRD Minta Relawan Lama Diprioritaskan
Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, M. Faisol, mencoba menengahi polemik tersebut. Ia meminta agar rekrutmen ulang tetap dilakukan sesuai aturan, namun memberikan prioritas kepada 47 relawan yang telah lebih dulu berproses.
Menurutnya, relawan tersebut telah menunjukkan komitmen dengan mengikuti bimtek dan terlibat langsung dalam persiapan program.
“Kami sarankan rekrutmen ulang sesuai prosedur, namun 47 relawan ini harus diprioritaskan,” tegas Faisol.
Ia juga berharap seluruh relawan lama tetap bisa diakomodasi apabila kapasitas memungkinkan.
Tekankan Pemberdayaan Masyarakat Lokal
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Situbondo, M. Haikal Risky Fajrial, menegaskan bahwa relawan harus berasal dari Kabupaten Situbondo atau wilayah sekitar lokasi operasional.
Ketentuan ini bertujuan agar program SPPG benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat lokal. Selain itu, yayasan dari luar daerah yang ingin membuka SPPG di Situbondo juga dibatasi maksimal lima unit.
RDP ini menjadi titik krusial dalam menyelesaikan polemik rekrutmen relawan SPPG Besuki 005. Publik kini menanti keputusan akhir yang diharapkan mampu memberikan keadilan, khususnya bagi 47 relawan yang telah terlibat sejak awal.
Apakah forum ini akan menjadi solusi, atau justru memperpanjang polemik, masih menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat. (Fia)
