Tuban – Aroma skandal rekrutmen tenaga kerja di wilayah ring Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Tuban mulai terkuak. DPRD Kabupaten Tuban mengendus adanya dugaan praktik jual beli pekerjaan yang melibatkan oknum di luar perusahaan.
Dugaan ini mencuat setelah Ketua Komisi II DPRD Tuban, Roni, menerima aduan langsung dari sejumlah pekerja Awak Mobil Tangki (AMT) dalam audiensi yang digelar pada Kamis (01/04/2026).
Dalam forum tersebut, para pekerja tidak hanya mengeluhkan dugaan praktik rekrutmen yang tidak transparan, tetapi juga menyinggung adanya sikap arogansi dari oknum BKO TNI di lapangan.
Dugaan Praktik “Jual Beli Kerja” Mulai Terbongkar
Roni mengungkapkan, laporan yang diterima DPRD mengarah pada dugaan adanya pihak tertentu yang memperjualbelikan akses pekerjaan di lingkungan perusahaan.
Modus yang disebutkan cukup serius: peluang kerja yang seharusnya menjadi hak masyarakat sekitar justru diduga dialihkan kepada pihak luar—dengan imbalan sejumlah uang.
“Berdasarkan laporan yang kami terima, nilainya bisa mencapai puluhan juta rupiah,” tegasnya.
Wilayah ring yang terdampak meliputi desa-desa sekitar seperti Remen, Tasikharjo, Mentoso, dan Purworejo. Ironisnya, warga di wilayah tersebut justru diduga tidak menjadi prioritas.
Warga Lokal Tersisih, Tujuan Industri Dipertanyakan
Jika dugaan ini benar, kondisi tersebut menjadi ironi besar. Kehadiran industri strategis seperti TBBM seharusnya membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar, bukan malah menyingkirkan mereka.
DPRD menilai ada indikasi kuat permainan oknum yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi.
“Ada dugaan oknum yang bermain. Ini yang akan kami telusuri lebih dalam,” ujar Roni.
DPRD Soroti “Sikap Diam” Pertamina dan Forkopimca
Dalam audiensi tersebut, DPRD juga menyoroti ketidakhadiran pihak Pertamina dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca).
Absennya pihak-pihak tersebut dinilai bukan sekadar kebetulan, tetapi mencerminkan lemahnya respons terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami anggap ini sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap DPRD. Seharusnya mereka hadir dan memberikan penjelasan,” tegas Roni.
DPRD Siap Bongkar dan Panggil Pihak Terkait
Tak ingin berhenti pada aduan semata, DPRD Tuban memastikan akan melakukan pendalaman serius. Pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan dan instansi berwenang, menjadi langkah lanjutan.
Langkah ini dilakukan untuk membuka secara terang dugaan praktik yang berpotensi merugikan masyarakat lokal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina maupun instansi terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi atas dugaan tersebut.
Situasi ini semakin menambah tanda tanya publik: apakah praktik ini benar terjadi, atau ada hal lain yang belum terungkap? (Aj)
