Jakarta – Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, mengajak masyarakat untuk tidak memaknai dinamika yang berkembang antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung sebagai konflik antar-institusi. Menurutnya, Indonesia justru membutuhkan sinergi antarlembaga penegak hukum guna menjaga kepercayaan publik dan memperkuat penegakan hukum.
Dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (08/07/2026) malam, Gus Lilur menilai narasi yang berkembang di ruang publik mengenai adanya “perang” antara Polri dan Kejaksaan Agung tidak mencerminkan semangat kolaborasi yang selama ini dibangun kedua institusi.
“Bangsa ini membutuhkan kolaborasi Polri dan Kejaksaan, bukan adu kekuatan. Kedua lembaga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menegakkan hukum dan menjaga kepentingan negara,” ujar penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya tersebut.
Menurut Gus Lilur, dinamika yang muncul belakangan lebih tepat dipandang sebagai persoalan komunikasi dan momentum, bukan pertentangan kelembagaan. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak menggiring persepsi seolah-olah terjadi perseteruan antara dua institusi penegak hukum.
Soroti Momentum Pengumuman Kasus
Gus Lilur menyinggung momentum pengumuman penetapan seorang perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara pada 1 Juli. Menurutnya, waktu penyampaian informasi tersebut memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan proses penegakan hukum harus tetap dihormati dan dijalankan secara profesional tanpa pandang bulu. Yang perlu menjadi perhatian, kata dia, adalah pentingnya koordinasi dan komunikasi antarlembaga agar setiap langkah penegakan hukum tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat memengaruhi kepercayaan publik.
“Penegakan hukum tidak boleh berhenti. Namun, komunikasi antarlembaga juga harus dijaga agar tidak memunculkan persepsi yang dapat mengganggu soliditas aparat negara,” katanya.
Minta Presiden Perkuat Koordinasi
Lebih lanjut, Gus Lilur menilai kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat koordinasi di antara para pembantunya, termasuk institusi penegak hukum, sehingga seluruh kebijakan tetap berjalan dalam semangat saling mendukung.
Menurut dia, kepemimpinan nasional diperlukan untuk memastikan Polri dan Kejaksaan Agung tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing dengan menjunjung tinggi profesionalisme serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan sektoral.
“Presiden memiliki posisi strategis untuk menjaga harmoni antarlembaga. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian hukum sekaligus soliditas aparatur negara dalam membangun Indonesia,” ujarnya.
Gus Lilur berharap dinamika yang berkembang saat ini menjadi pelajaran bagi seluruh institusi negara agar semakin memperkuat budaya koordinasi, saling menghormati kewenangan, serta menghindari langkah-langkah yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Ketika Polri dan Kejaksaan berjalan beriringan, kepercayaan publik terhadap negara akan semakin kuat. Semangat itulah yang harus terus dijaga demi mewujudkan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan bersatu,” pungkasnya. (Fia)
