Tuban – Polemik pupuk subsidi kembali mencuat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sejumlah petani asal Dusun Koro, Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak, mendatangi kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) Tuban, Rabu (18/02/2026), untuk memprotes dugaan pemangkasan kuota pupuk subsidi tahun 2026.
Para petani menyebut pengurangan alokasi mencapai sekitar 63 persen dibandingkan tahun 2025. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu proses pemupukan pada musim tanam berjalan dan berpotensi menurunkan produktivitas hasil panen.
Salah satu petani Dusun Koro, Rudi Wijaya, menilai pengurangan kuota tersebut sangat signifikan dan berdampak langsung terhadap kebutuhan pertanian di wilayahnya.
“Di tahun 2026 ini dikurangi atau dihapus sekitar 63 persen dari alokasi tahun 2025 kemarin. Jadi yang hilang itu lebih dari setengah alokasi sebelumnya,” ujarnya usai mengikuti audiensi.
Dugaan Kekeliruan Data Jadi Penyebab
Dalam pertemuan dengan pihak dinas, para petani mendapat penjelasan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan proses pendataan kebutuhan pupuk. Perbaikan data disebut akan segera dilakukan dengan pengawalan bersama antara petani, penyuluh, dan instansi terkait.
Menurut Rudi, pihak Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga mengakui adanya kekeliruan dalam proses input data yang berdampak pada berkurangnya kuota pupuk subsidi tahun ini.
“Tadi disampaikan akan ada perbaikan data, dan dari PPL juga mengakui ada kekeliruan dalam pendataan,” imbuhnya.
Pupuk Indonesia Siap Salurkan Sesuai Kuota
Sementara itu, Account Executive PT Pupuk Indonesia wilayah Tuban, Deni Eka, membenarkan telah berlangsung audiensi antara petani, DKP2P Tuban, serta pihak terkait lainnya.
Hasil pengecekan sementara menunjukkan alokasi pupuk subsidi untuk Dusun Koro pada tahun anggaran 2026 tercatat masing-masing 137 ton pupuk urea dan 137 ton pupuk NPK.
“Pupuk Indonesia siap menyalurkan sesuai kuota yang ada,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa sistem pembaruan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dibuka setiap empat bulan sekali. Pembaruan berikutnya diperkirakan berlangsung pada Mei mendatang melalui tim entri di tingkat kecamatan.
“Nanti kita mengikuti jatah RDKK yang sudah ter-update. Intinya, Pupuk Indonesia siap menyalurkan pupuk subsidi di Kabupaten Tuban sesuai RDKK dan SK alokasi pemerintah daerah,” tandasnya.
DKP2P Belum Beri Penjelasan Resmi
Di sisi lain, Kepala Bidang Sarana Pertanian DKP2P Tuban, Hart Novembria Susetyowati, belum bersedia memberikan keterangan saat dikonfirmasi dan mengarahkan pertanyaan kepada Kepala DKP2P Tuban, Eko Julianto.
Namun ketika ditemui di ruang kerjanya, Eko tidak berada di tempat karena tengah mengikuti rapat di Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp juga belum mendapat respons hingga berita ini diturunkan.
Para petani berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait kuota pupuk subsidi agar proses tanam tidak terganggu dan potensi penurunan hasil panen dapat dihindari. (Az)
Editor : Kief
