Jakarta – Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2024 memunculkan kontroversi setelah data rekapitulasi KPU (Sirekap) menunjukkan Tri Rismaharini, calon gubernur yang diusung PDIP, tidak mendapatkan suara di 3.637 tempat pemungutan suara (TPS). Anggota DPR Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, menilai hasil tersebut sebagai anomali dan memprotes keabsahannya.
Dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama KPU di Kompleks Parlemen, Rabu (4/12), Deddy menyebut fenomena ini sulit diterima secara logis, khususnya di wilayah Madura yang dikenal sebagai salah satu basis suara PDIP. “Ibu Risma pernah menjadi Wali Kota Surabaya selama dua periode dan sangat dicintai masyarakat. Secara empirik dan teori, nol suara di ribuan TPS itu tidak mungkin,” ujar Deddy.
Deddy menyoroti ketidakwajaran data di tiga kabupaten di Madura: Sumenep, Pamekasan, dan Sampang. Menurutnya, selain nol suara untuk Risma, terdapat kejanggalan lain berupa tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 100% di beberapa desa di Sampang. Ia menilai hal tersebut tidak realistis karena banyak masyarakat Madura yang merantau.
“Mayoritas penduduk Madura berada di luar daerah, namun data menunjukkan partisipasi pemilih sempurna. Ini sangat tidak sesuai dengan kondisi sosial,” tambahnya.
Kejanggalan ini juga dipertanyakan karena Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, yang berasal dari Madura, meraih lebih dari 500 ribu suara pada Pemilu Legislatif 2024. Hal ini, menurut Deddy, menambah tanda tanya besar terkait hasil Pilgub Jatim.
Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) Charta Politika, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak unggul dengan perolehan 59,22% suara. Pasangan ini didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang terdiri dari 15 partai politik, termasuk Gerindra, Golkar, dan Demokrat.
Baca Juga:
Pasangan Risma-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), yang diusung PDIP, hanya meraih 31,97% suara, jauh tertinggal dari Khofifah-Emil. Sementara itu, pasangan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim yang didukung PKB berada di posisi ketiga dengan 8,81% suara.
Menanggapi hasil ini, PDIP meminta KPU melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan keabsahan data pemilu. Menurut Deddy, penyelenggaraan pemilu harus dijaga transparansi dan integritasnya agar tidak merugikan peserta.
“Kami ingin ada penjelasan resmi dari KPU. Pemilu adalah pilar demokrasi, dan setiap indikasi kejanggalan harus diusut tuntas,” tegas Deddy.
Selain itu, PDIP juga mengimbau agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut berperan aktif mengawasi dan menyelidiki masalah ini. Kecurigaan adanya manipulasi suara atau ketidakakuratan data harus menjadi perhatian serius, terutama di era digital yang mempermudah akses dan analisis data pemilu.
Pilkada serentak 2024 tidak hanya diwarnai isu kejanggalan di Jatim, tetapi juga permasalahan lain, seperti rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah. KPU mencatat rata-rata tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 hanya mencapai 68%, menurun dari Pilkada sebelumnya yang mencapai 74%.
Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Beberapa analis menyebut kampanye yang kurang efektif, persoalan teknis di lapangan, serta dinamika politik lokal sebagai penyebab menurunnya antusiasme masyarakat.
Kejadian di Pilgub Jatim menyoroti pentingnya reformasi sistem pemilu di Indonesia. Penggunaan teknologi seperti Sirekap perlu didukung akurasi data dan pengawasan yang ketat agar hasil pemilu dapat diterima semua pihak.
Para pengamat politik menyarankan KPU untuk meningkatkan pelatihan bagi penyelenggara di tingkat lokal, memperbaiki mekanisme audit data, dan melibatkan lebih banyak pengawasan independen untuk mencegah kesalahan atau manipulasi.
Dengan adanya perhatian publik yang besar terhadap hasil Pilkada 2024, kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pemilu nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi harus dijaga melalui proses yang adil, transparan, dan akuntabel.
Editor : Agus Susanto
