Tuban – Program pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tuban belum sepenuhnya berjalan mulus. Dari total 328 titik yang masuk pendataan aset, sebanyak 58 gerai hingga kini belum memasuki tahap pembangunan.
Persoalan lahan menjadi salah satu kendala utama. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban memastikan keterbatasan tersebut tidak akan dibiarkan menghambat program koperasi yang digadang-gadang mampu memperkuat perekonomian masyarakat desa dan kelurahan.
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengatakan, pemerintah akan membuka komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencari jalan keluar bagi KDMP yang belum memiliki lahan maupun yang lahannya belum memenuhi ketentuan pembangunan. “Pasti semuanya akan kita lakukan komunikasi dengan baik, menggandeng seluruh pihak untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada,” kata Lindra usai Upacara HUT ke-81 TNI.
Menurutnya, keterbatasan lahan terutama menjadi persoalan bagi KDMP di kawasan perkotaan. Sejumlah koperasi tidak memiliki lahan sendiri, sementara terdapat lahan kosong yang merupakan aset milik Pemkab Tuban.
Baca Juga:
Kondisi tersebut membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan aset daerah sebagai alternatif lokasi pembangunan gerai. Namun, penggunaan aset tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Bisa jadi pinjam pakai atau bagaimana dan seterusnya, pasti akan kita komunikasikan,” ujarnya.
Lindra menegaskan, pemerintah tidak ingin persoalan administratif maupun keterbatasan lahan membuat pembangunan KDMP berhenti sebatas perencanaan. Penyelesaian persoalan tersebut, kata dia, menjadi bagian dari upaya agar program koperasi bisa berjalan merata.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan KDMP tidak semata-mata diukur dari berdirinya bangunan gerai. Lebih jauh, koperasi diharapkan mampu memberikan manfaat langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan.
“Komunikasi itu terus kita jalin, Insyaallah itu hanya sebagian kecil saja yang belum, yang lainnya sudah berjalan dengan baik dan insyaallah ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya,” jelasnya.
Di sisi lain, Dandim 0811/Tuban Letkol Inf Galih Sakti Pramudyo mengatakan, pendampingan terhadap pelaksanaan program KDMP masih terus dilakukan. Salah satunya dengan mendorong komunikasi dan kolaborasi antara pengelola atau manajer koperasi dengan pemerintah desa.
“Untuk pelaksanaannya nanti berjalan, kita masih monitor dari pemerintah pusat,” ujarnya saat ditemui awak media usai upacara HUT ke-81 TNI.
Berdasarkan pendataan aset pembangunan KDMP di Kabupaten Tuban, dari total 328 titik, sebanyak 270 gerai telah dibangun. Sementara 58 titik lainnya belum memasuki tahap pembangunan.
Artinya, progres pembangunan gerai KDMP di Tuban telah mencapai sekitar 82,32 persen. Dari 58 koperasi yang belum membangun tersebut, persoalannya tidak seragam. Sebanyak 16 KDMP terkendala kondisi lahan yang dinilai TMS, antara lain karena membutuhkan pekerjaan urugan, pembongkaran, maupun luasan lahan yang belum memenuhi syarat.
Kemudian, 25 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tercatat belum memiliki lahan. Sedangkan 17 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) juga masih menghadapi persoalan serupa karena belum memiliki lahan untuk pembangunan gerai.
Dengan demikian, persoalan lahan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan pengelola koperasi. Pemkab Tuban kini dituntut bukan hanya memastikan pembangunan fisik berjalan, tetapi juga mencari solusi konkret agar puluhan koperasi yang tertinggal dapat segera menyusul 270 gerai lainnya. (Az/Kiev)
Editor : Mukhyidin Khifdi
