Tuban – Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pendidikan mulai menyiapkan program Jam Nol Mengaji yang akan diterapkan di seluruh Sekolah Dasar (SD) Negeri pada tahun ajaran baru. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter sekaligus pembinaan keagamaan bagi peserta didik.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Irma Kartika Putri, menjelaskan bahwa istilah Jam Nol Mengaji tidak berarti kegiatan harus dilaksanakan sebelum jam pelajaran dimulai. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah.
Tidak Harus Dilaksanakan Sebelum Jam Pelajaran
Irma menegaskan, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan waktu pelaksanaan. Kegiatan mengaji bisa dilakukan sebelum pembelajaran, setelah jam pelajaran selesai, maupun pada waktu lain yang dinilai paling efektif.
“Jam nol bukan berarti harus dimulai pukul 06.00 WIB. Bisa juga dilaksanakan setelah kegiatan belajar selesai. Yang terpenting ada tambahan waktu khusus untuk pembelajaran agama melalui kegiatan mengaji,” ujarnya.
Menurutnya, fleksibilitas tersebut diberikan agar program dapat diterapkan tanpa mengganggu proses belajar mengajar yang telah berjalan.
Guru TPQ Akan Dilibatkan sebagai Pendamping
Untuk mendukung pelaksanaan program, Dinas Pendidikan berencana menggandeng ustaz dan ustazah dari Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang berada di sekitar sekolah.
Mereka akan berperan sebagai pendamping dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an bagi siswa.
Namun Irma memastikan, keterlibatan tenaga pengajar TPQ bukan berarti pemerintah membuka rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga honorer baru.
“Ini bukan penambahan ASN maupun non-ASN. Mereka adalah guru ekstra yang akan membantu pembelajaran agama di sekolah. Teknisnya masih kami rumuskan,” jelasnya.
Disiapkan Bersama Sejumlah Program Pendidikan Lain
Selain Jam Nol Mengaji, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban juga tengah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis lainnya.
Di antaranya pemetaan kebutuhan guru di setiap sekolah, penerapan sistem pembelajaran multigrade bagi sekolah dengan jumlah murid terbatas, hingga penyediaan layanan transportasi gratis bagi peserta didik.
Seluruh program tersebut masih dalam tahap penyusunan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami ingin membenahi pendidikan dari dalam. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan salah paham di masyarakat. Karena itu semuanya harus dipersiapkan secara matang,” pungkas Irma. (Az)
